[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e2a842f8-4210-401a-b912-334ba1398b12","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 9 Tahun 2011","number","9","year","2011","published_date","2011-01-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara","place_of_enactment","Amuntai","theme","Pembentukan, Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2011/NO.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan, Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka melaksanakan manajemen pemerintahan yang dinamis diperlukan kelembagaan perangkat daerah yang mampu menyelenggarakan\r\nseluruh urusan pemerintahan berdasarkan potensi dan kebutuhan;bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menata lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008. \n Peratuan Daerah ini Mengatur Tentang Pembentukan, Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Sitematika;Ketentuan Umum;Pembentukan Dan Kedudukan;Tugas Pokok Dan Fungsi;Susunan Organisasi;Tata Kerja;Eselon, Pengangkatan Dan Pemberhentian;Pembiayaan;Ketentuan Lain-lain;Ketentuan Peralihan;Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 16 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini membentuk Lembaga Teknis Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara. BAPPEDA bertugas membantu Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penataan ruang, dan statistik. Fungsi BAPPEDA meliputi perumusan kebijakan teknis, koordinasi penyusunan perencanaan, pembinaan dan pengendalian di berbagai bidang (sosial budaya, ekonomi, infrastruktur dan tata ruang, penelitian, pengembangan dan statistik, serta perencanaan pembangunan daerah dan pengendalian), serta pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Struktur organisasi BAPPEDA terdiri dari Sekretariat (dengan Sub Bagian Program, Administrasi Umum dan Perlengkapan, serta Keuangan dan Kepegawaian), Bidang Sosial Budaya, Bidang Ekonomi, Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang, Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik, Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Setiap bidang memiliki sub-bidang yang spesifik.

Pimpinan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas. Pimpinan juga wajib mengawasi bawahan dan mengambil langkah yang diperlukan jika terjadi penyimpangan. Pembiayaan BAPPEDA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara.

","transitional_provisions","1. Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah menduduki jabatan struktural eselon Illa sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon Illa.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
HULU SUNGAI UTARA REGENCY
YEAR 2011 NUMBER 9

REGIONAL REGULATION
HULU SUNGAI UTARA REGENCY
NUMBER 9 YEAR 2011
CONCERNING
FORMATION, ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND WORK PROCEDURES
REGIONAL TECHNICAL INSTITUTION OF THE REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING AGENCY
HULU SUNGAI UTARA REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF HULU SUNGAI UTARA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to implement dynamic government administration, it is necessary to have regional apparatus institutions that are able to carry out all governmental affairs based on potential and needs;
that with the enactment of Government Regulation Number 41 of 2007 concerning Regional Apparatus Organizations, it is necessary to structure regional technical institutions which are elements supporting the Regent's duties;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e2a842f8-4210-401a-b912-334ba1398b12","actionData","errors"]