[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e2971b0c-18da-4dd1-a85e-575e5825f890","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 Tahun 2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan","short_title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 Tahun 2010","number","PER.30/MEN/2010","year","2010","published_date","2010-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","8a973c4c-9508-4afc-b855-d7928253bb5b","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan","short_name","Permen KKP","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Kementerian Kelautan dan Perikanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2010
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. PER.30/MEN/2010, jdih.kkp.go.id: 14 hlm.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan TENTANG Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2010. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur tentang rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan. Latar belakangnya adalah sebagai tindak lanjut dari Pasal 17 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan melalui sistem zonasi.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n1. **Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan:** Pengelolaan dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan yang memuat zonasi. Rencana ini terdiri dari rencana jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan rencana kerja tahunan. Rencana jangka panjang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pengelolaan (penguatan kelembagaan, sumber daya kawasan, sosial ekonomi, dan budaya).\n2. **Zonasi Kawasan Konservasi Perairan:** Zonasi terdiri dari Zona Inti (minimal 2% dari luas kawasan), Zona Perikanan Berkelanjutan, Zona Pemanfaatan, dan Zona Lainnya (misalnya zona perlindungan dan rehabilitasi). Setiap zona memiliki kriteria dan peruntukan yang berbeda. Zona Inti diperuntukkan bagi perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, penelitian, dan pendidikan. Zona Perikanan Berkelanjutan diperuntukkan bagi perlindungan habitat, penangkapan ikan ramah lingkungan, budidaya ramah lingkungan, pariwisata, penelitian, dan pendidikan. Zona Pemanfaatan diperuntukkan bagi perlindungan habitat, pariwisata, penelitian, dan pendidikan.\n3. **Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi:** Tahapan meliputi pembentukan kelompok kerja, pengumpulan data dan informasi, analisis, penataan zonasi, penyusunan rancangan rencana, konsultasi publik, dan perumusan dokumen final. Kelompok kerja terdiri dari berbagai unsur termasuk pemerintah, perguruan tinggi, LSM, masyarakat, dan dunia usaha.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION
OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER PER.30/MEN/2010
CONCERNING
MANAGEMENT AND ZONATION PLAN
OF
AQUATIC CONSERVATION AREA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that as a follow-up to Article 17 paragraph (5) of the
Government Regulation Number 60 of 2007 concerning Conservation
of
Fish Resources, it is necessary to regulate the management plan and
zonation of the
aquatic conservation area;
that for this purpose, it is necessary to stipulate a Ministerial Regulation regarding the
Management and Zonation Plan of the
Aquatic Conservation Area;

In view of:

Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries
(State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2004 Number
118, Supplement to the State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e2971b0c-18da-4dd1-a85e-575e5825f890","actionData","errors"]