[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e28f8e56-7017-4187-9386-377821d4ff33","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia","short_title","Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 56 Tahun 1996","number","56","year","1996","published_date","1996-07-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","9b39fddb-ef27-4bb8-818e-76af78c5aa14","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Keputusan Presiden (Keppres)","short_name","Keppres","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"86fc4614-8fc5-4d8e-a848-013614af0932","Kewarganegaraan & Keimigrasian","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1996
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 56,
Keputusan Presiden (KEPPRES) TENTANG Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 1996. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Segala peraturan perundang-undangan yang untuk kepentingan tertentu mempersyaratkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SKBRI) dinyatakan tidak berlaku lagi.\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 bertujuan untuk mempercepat persatuan dan kesatuan bangsa serta persamaan hak dan kewajiban warga negara dengan menegaskan status kewarganegaraan bagi istri dan anak di bawah delapan belas tahun dari seseorang yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan. Istri dan anak tersebut secara otomatis menjadi warga negara Indonesia mengikuti kewarganegaraan suami atau ayahnya. Demikian pula, anak dari wanita tidak bersuami yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia juga otomatis menjadi warga negara mengikuti kewarganegaraan ibunya. Pengadilan Negeri akan mencatat nama istri dan anak dalam berita acara pengambilan sumpah kesetiaan. Untuk bukti kewarganegaraan, cukup menggunakan Keputusan Presiden, berita acara sumpah, atau dokumen kependudukan seperti KTP, KK, atau Akta Kelahiran.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 1996
TENTANG
BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

Dalam rangka lebih mempercepat terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa serta persamaan hak dan kewajiban warga negara, dipandang perlu memberikan penegasan mengenai status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi istri atau anak yang belum berusia delapan belas tahun dari seseorang yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan cara pewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e28f8e56-7017-4187-9386-377821d4ff33","actionData","errors"]