[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e2803390-ebdd-4c5a-bf5c-9c30d0e79e63","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun\r\nAnggaran 2025","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2024","number","9","year","2024","published_date","2024-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Timur","place_of_enactment","Surabaya","theme","Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun\r\nAnggaran 2025","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

APBD
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 3 SERI A
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun\r\nAnggaran 2025
ABSTRAK:	\n \n Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4)Peraturan \r\nPemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan\r\nDaerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun\r\nAnggaran 2025. \n Mengingat: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan \r\nRepublik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 , Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun\r\n2012, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 , Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 106) sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78\r\nTahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. \n Materi pokok: -APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 terdiri \r\natas:\r\na. pendapatan daerah;\r\nb. belanja daerah; dan\r\nc. pembiayaan daerah.\r\n-APBD berjumlah \r\nRp30.232.747.399.899,67 (tiga puluh triliun dua ratus tiga\r\npuluh dua miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tiga\r\nratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan\r\npuluh sembilan koma enam tujuh rupiah) \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024. \n Jumlah halaman : 16 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);\n2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2025. APBD terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp28.448.212.471.048,67, belanja daerah sebesar Rp30.223.570.777.659,67, yang mengakibatkan defisit sebesar Rp1.775.358.306.611,00, serta pembiayaan daerah. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah dialokasikan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Pembiayaan daerah mencakup penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Dalam keadaan darurat atau keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum dianggarkan, yang akan dimasukkan dalam perubahan APBD.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

THE GOVERNOR OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF EAST JAVA
NUMBER 9 OF 2024
ON
THE REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
OF THE PROVINCE OF EAST JAVA FOR FISCAL YEAR 2025

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e2803390-ebdd-4c5a-bf5c-9c30d0e79e63","actionData","errors"]