[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e27619ed-ca70-4f10-a1fc-7fa2c5c69051","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon No. 3 Tahun 2014","number","3","year","2014","published_date","2014-08-06","effective_date","2014-08-07","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Cirebon","place_of_enactment","Sumber","theme","Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUBAHAN - PERATURAN - DAERAH - KABUPATEN - CIREBON - NOMOR - 9 - TAHUN - 2009 - TENTANG - PENYELENGGARAAN - ADMINISTRASI - KEPENDUDUKAN
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD. Thn 2014/No. 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk Kabupaten Cirebon yang berada di dalam dan/ atau di\r\nluar daerah, maka pemerintah daerah berkewajiban\r\nmelaksanakan tertib administrasi kependudukan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten\r\nCirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. \n Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004\r\ntentang Pemerintahan Daerah Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia . Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010;\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \n Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2014. \n 7 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 9, Seri C.3)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Perubahan tersebut meliputi:

Perubahan definisi Instansi Pelaksana menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, UPT Instansi Pelaksana, dan Kartu Tanda Penduduk menjadi KTP-el.
Perubahan ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Petugas Registrasi.
Penambahan elemen data pada Pasal 45 ayat (2), yaitu sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan elemen data lainnya yang merupakan ciri khas seseorang.
Penyisipan pasal baru, Pasal 45a, mengenai pemanfaatan data kependudukan dari kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
Penghapusan Pasal 54 ayat (2).
Perubahan ketentuan mengenai elemen data yang dimuat dalam KTP-el.
Perubahan batas waktu pelaporan kelahiran, perkawinan, pengakuan anak, pengesahan anak, dan kematian.
Perubahan denda bagi penduduk yang mengajukan penerbitan KK dan permohonan KTP yang melampaui batas waktu.
Perubahan nomenklatur UPTD menjadi UPT Instansi Pelaksana dan KTP menjadi KTP-el.

Latar belakang perubahan ini adalah untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk Kabupaten Cirebon.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap penduduk yang mengajukan penerbitan KK yang melampaui batas waktu dikenakan denda untuk WNI sebesar Rp 10.000,00 dan WNA sebesar Rp 100.000,00.\n2. Setiap penduduk yang mengajukan permohonan baru dan perpanjangan KTP yang melampaui batas waktu dikenakan denda untuk WNI sebesar Rp 10.000,00 dan WNA sebesar Rp 100.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[98,103],{"_99":100,"_101":102,"_36":-5},"text","Perda Kab. Cirebon No. 2 Tahun 2026 tentang Administrasi Kependudukan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/351404/perda-kab-cirebon-no-2-tahun-2026",{"_99":104,"_101":102,"_36":-5},"Perda Kab. Cirebon No. 2 Tahun 2026 tentang Administrasi KependudukanPeraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2009","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF CIREBON REGENCY
NUMBER 3 OF 2014 SERIES E.1

REGIONAL REGULATION OF CIREBON REGENCY
NUMBER 3 OF 2014

TENTANG

AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF CIREBON REGENCY
NUMBER 9 OF 2009 ON THE IMPLEMENTATION OF POPULATION ADMINISTRATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF CIREBON,

\n\n \n \n

Menimbang :

that in order to provide protection and recognition of the determination of personal status and legal status for every population event and important event experienced by residents of Cirebon Regency who are inside and/or outside the region, the regional government is obliged to carry out orderly population administration;
that based on the considerations as intended in letter a, it is necessary to stipulate a Cirebon Regency Regional Regulation concerning Amendments to Cirebon Regency Regional Regulation Number 9 of 2009 concerning the Implementation of Population

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e27619ed-ca70-4f10-a1fc-7fa2c5c69051","actionData","errors"]