[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e2738bae-9c54-4a7c-a69e-7b0812458cb1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 06 Tahun 2011 tentang KEPARIWISATAAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 06 Tahun 2011","number","06","year","2011","published_date","2011-08-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Lampung","place_of_enactment","Bandar Lampung","theme","KEPARIWISATAAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tentang KEPARIWISATAAN
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 06,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG KEPARIWISATAAN
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa keadaan alam, flora, dan fauna serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya daerah Lampung merupakan sumber daya tarik wisata dan modal pembangunan kepariwisataan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;\r\nb. bahwa pembangunan usaha kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah Lampung yang dilakukan melalui perencanaan menyeluruh dan kerangka kerja sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial dan kultural;\r\nc. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, serta untuk menyelaraskan urusan pemerintahan di bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung, perlu diatur upaya perlindungan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan serta pemberdayaan kepariwisataan di Provinsi Lampung dengan Peraturan Daerah; \n UU No. 14 Tahun 1964, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 5 Tahun 1990, UU No. 5 Tahun 1999, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 43 Tahun 2008, UU No. 10 Tahun 2009, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 11 Tahun 2010, PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010, PP No. 18 Tahun 1994, PP No. 19 Tahun 1995, PP No. 67 Tahun 1996, PP No. 27 Tahun 1999, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 26 Tahun 2008, Permenbudpar No. KM.37/UM.001/MKP/2004, Permenbudpar No. KM.37/UM.001/MKP/2007, Permendagri No. 33 Tahun 2009, Peraturan Bersama Mendagri dan Menbudpar No. 42 Tahun 2009 dan No. 40 Tahun 2009, Permenbudpar No. PM.19/UM.101/MKP/2009, Permenbudpar No. PM.85/HK.501/MKP/2010, Permenbudpar No. PM.86/HK.501/MKP/2010, Permenbudpar No. PM.87/HK.501/MKP/2010, Permenbudpar No. PM.88/HK.501/MKP/2010, Permenbudpar No. PM.89/HK.501/MKP/2010, Permenbudpar No. PM.90/HK.501/MKP/2010, Permenbudpar No. PM.91/HK.501/MKP/2010, Permenbudpar No. PM.92/HK.501/MKP/2010, Permenbudpar No. PM.93/HK.501/MKP/2010, Permenbudpar No. PM.95/HK.501/MKP/2010, Permenbudpar No. PM.96/HK.501/MKP/2010, Permenbudpar No. PM.97/HK.501/MKP/2010, Perda Provinsi Lampung No. 6 Tahun 2007, Perda Provinsi Lampung No. 13 Tahun 2009, Perda Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2010. \n Tentang Kepariwisataan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2011. \n 20 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepariwisataan bertujuan untuk mengatur, membina, mengawasi, dan mengendalikan penyelenggaraan kepariwisataan di Provinsi Lampung. Latar belakangnya adalah potensi sumber daya alam, flora, fauna, serta peninggalan purbakala, sejarah, seni, dan budaya Lampung sebagai daya tarik wisata yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan ini mengatur pembangunan dan pengembangan kepariwisataan, yang meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, kelembagaan kepariwisataan, dan SDM kepariwisataan. Pembangunan kepariwisataan harus memperhatikan keanekaragaman, keunikan, kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan wisatawan. Prioritas pengembangan kawasan pariwisata didasarkan pada aksesibilitas, amenitas, kelembagaan, daya tarik wisata, kesiapan masyarakat, dan tren yang berkembang.

Peraturan ini juga mengatur penyelenggaraan kepariwisataan yang harus menjunjung tinggi norma agama, nilai budaya daerah, hak asasi manusia, dan kelestarian alam. Bidang usaha pariwisata meliputi berbagai jenis usaha seperti daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, makanan dan minuman, akomodasi, hiburan dan rekreasi, impresariat, penyelenggaraan pertemuan, informasi pariwisata, konsultan pariwisata, pramuwisata, wisata tirta, dan spa. Pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya.

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan, termasuk menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah, menetapkan destinasi dan daya tarik wisata, serta memfasilitasi promosi pariwisata. Koordinasi lintas sektor dilakukan untuk meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan. Kerjasama pariwisata antar kabupaten/kota didorong untuk pengembangan jalur wisata daerah.

Peraturan ini juga mengatur pelatihan SDM, standardisasi, dan sertifikasi di bidang pariwisata. Badan Promosi Pariwisata Daerah difasilitasi untuk dibentuk. Masyarakat diberi kesempatan untuk berperan serta dalam pengembangan dan pengawasan bidang usaha pariwisata. Setiap pengembangan kawasan destinasi dan industri pariwisata wajib melakukan upaya pelestarian lingkungan.

","transitional_provisions","1. Pemberlakuan ketentuan standar kompetensi bagi tenaga kerja di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan berjenjang paling lama 5 (lima) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.\n2. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:\n a. semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kepariwisataan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan paraturan daerah ini; dan\n b. semua pendaftaran usaha yang berkaitan dengan penyelengaraan kepariwisataan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.","sanctions","1. Wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan Pasal 34 dikenai teguran lisan, dan jika tidak diindahkan, dapat diusir dari lokasi.\n2. Pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 35 dikenai sanksi administrasi berupa teguran tertulis (maksimal 3 kali), pembatasan kegiatan usaha, dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha.\n3. Pelanggaran Pasal 36 dan Pasal 37 diancam pidana penjara maksimal 6 bulan atau denda maksimal Rp. 50.000.000.\n4. Perusakan daya tarik wisata secara sengaja diancam pidana penjara maksimal 7 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 10.000.000.000.\n5. Perusakan daya tarik wisata karena kelalaian diancam pidana penjara maksimal 1 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 5.000.000.000.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF LAMPUNG PROVINCE
NUMBER 6 OF 2011
CONCERNING
TOURISM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF LAMPUNG,

\n\n \n \n

Considering:

that the natural environment, flora, and fauna as well as archaeological remains, historical relics, arts, and culture of the Lampung region constitute a source of tourist attraction and tourism development capital to improve the welfare of the community;
that the development of the tourism business is an integral part of the development of the Lampung region which is carried out through comprehensive planning and a systematic, planned, integrated, sustainable, and responsible framework to provide benefits to the community, both in terms of economic, social and cultural aspects;
that in connection with the intent of letters a and b above, and to harmonize government affairs in the field of tourism which is the authority of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e2738bae-9c54-4a7c-a69e-7b0812458cb1","actionData","errors"]