[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e26909e8-944b-46fa-b1f8-b41a04a2a028","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2009","number","2","year","2009","published_date","2009-06-06","effective_date","2009-06-08","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Cimahi","place_of_enactment","Cimahi","theme","Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pelayanan Terpadu Satu Pintu - penyelenggaraan
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2009/97 SERI D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:	\n \n bahwa pemberian pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan sesuai dengan tuntutan publik terhadap pelayanan prima; bahwa untuk mewujudkan pelayanan prima, perlu adanya sistem pelayanan yang efisien, terpadu, transparan dan adanya kepastian waktu melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu; \n Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dengan penetapan batasan ilmiah pada pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan, azas penyelenggaraan pelayanan, penyelenggaraan pelayanan, kelembagaan, prosedur pelayanan, hubungan kerja dan mekanisme pelayanan, waktu dan biaya pelayanan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, penanganan pengaduan, keterbukaan informasi, kepuasan masyarakat, kerjasama, pembiayaan, pembinaan, \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2009. \n hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kota Cimahi. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan pelayanan publik yang terintegrasi, efisien, transparan, dan memberikan kepastian waktu.

Tujuan dari PTSP adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, efisiensi penyelenggaraan perizinan, produktivitas investasi, dan memberantas KKN. Azas penyelenggaraan meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipatif, kesamaan hak, efisiensi, efektivitas, keseimbangan hak dan kewajiban, serta profesionalisme.

Ketentuan substansial mencakup:

Jenis kegiatan yang wajib memperoleh izin dan non izin diatur oleh Pemerintah Daerah.
Waktu, biaya, dan persyaratan perizinan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
Walikota mendelegasikan kewenangan penandatanganan dokumen pelayanan kepada Kepala Kantor PPT.
Perangkat Daerah Teknis menyerahkan kewenangan perizinan kepada Kantor PPT, kecuali hal-hal teknis.
Penyelenggaraan pelayanan dilaksanakan oleh Kantor PPT yang memiliki Tim Teknis dan Tim Pembina.
Kantor PPT menyusun Prosedur Tetap pelayanan.
Kantor PPT wajib menyusun standar pelayanan dan akta atau janji pelayanan.
Tim Pembina dan Tim Teknis memberikan konsultasi dan rekomendasi kepada Kantor PPT.
Walikota menetapkan jangka waktu penyelesaian pelayanan.
Besaran biaya retribusi pelayanan dihitung sesuai dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

Aparat yang bertugas di Kantor PPT harus kompeten dan diberikan insentif. Pemerintah Daerah wajib melakukan pengembangan sumber daya manusia aparat. Kantor harus memiliki sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Kantor PPT wajib menyediakan sarana pengaduan dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Masyarakat berperan serta dalam peningkatan pelayanan. Kantor PPT harus memiliki basis data dan menyediakan informasi yang berkaitan dengan pelayanan. Kantor PPT melakukan survey kepuasan masyarakat. Walikota dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan PTSP. Sumber pembiayaan PTSP dibebankan pada APBD. Kantor PPT menyampaikan laporan kepada Walikota dan Walikota menyampaikan laporan kepada Gubernur Jawa Barat. Walikota melakukan pembinaan.

","transitional_provisions","1. Selambat-lambatnya terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan daerah yang mengatur perizinan dan non perizinan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
СІМАНІ CITY
NUMBER : 97 YEAR : 2009 SERIES: D

REGIONAL REGULATION OF СІМАНІ CITY
NUMBER : 2 YEAR 2009
CONCERNING
THE IMPLEMENTATION OF INTEGRATED ONE-STOP SERVICE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF СІМАНІ,

Considering :

that the provision of public service is an activity that must be carried out in an integrated and sustainable manner in accordance with public demands for excellent service;
that in order to realize excellent service, it is necessary to have an efficient, integrated, transparent service system with certainty of time through the implementation of integrated one-stop service;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Implementation of Integrated One-Stop Service.

In view of :

Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Levies (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1997 Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e26909e8-944b-46fa-b1f8-b41a04a2a028","actionData","errors"]