[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e2682d24-2725-424c-b956-022236336f99","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2012 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO PADA PDAM","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 4 Tahun 2012","number","4","year","2012","published_date","2012-09-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Situbondo","place_of_enactment","Situbondo","theme","PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO PADA PDAM","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

modal-investasi
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD 04/2012
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO PADA PDAM
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta pemupukan sumber-sumber pendapatan daerah, diperlukan usaha nyata dari Pemerintah Daerah untuk mendorong peningkatan pergerakan perekonomian dan produktivitas sektor riil dengan melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Situbondo;\r\nb. bahwa guna pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;\r\nc. bahwa penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Situbondo dilaksanakan sebagai bagian dari upaya untuk mencapai target Program Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) IKK Kendit dengan target pelayanan 800 Sambungan Rumah (SR);\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Situbondo kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Situbondo. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang No.mar 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Manusia; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo; Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. \n Peraturan ini mengatur tentang penyertaan modal pemerintah kabupaten situbondo kepada PDAM mencakup ketentuan umum; maksud, tujuan dan bentuk; jumlah dan sumber; tata cara pencairan; penatausahaan dan pertanggungjawaban; ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2012. \n 8 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo Tahun 1991 Nomor 5/C).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Situbondo kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Situbondo. Latar belakang kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan daerah melalui peningkatan permodalan PDAM. Tujuan penyertaan modal ini adalah untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha, menambah pendapatan daerah, mengendalikan badan usaha, menjaga hubungan baik dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan mendampingi dana hibah dari pemerintah pusat. Bentuk penyertaan modal adalah modal daerah yang ditambahkan pada PDAM dan merupakan kekayaan yang dipisahkan. Jumlah penyertaan modal adalah sebesar Rp. 3.550.000.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Situbondo. Dana tersebut terdiri dari penyertaan modal yang telah diberikan pada tahun 2009-2012 dan yang akan diberikan pada tahun 2012-2015 dengan pentahapan. Realisasi penyertaan modal dilakukan dengan pencairan dari Kas Umum Daerah ke Kas PDAM setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati. PDAM wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang telah diaudit setiap tahun kepada Bupati.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SITUBONDO REGENCY
NUMBER 4 OF 2012
CONCERNING
CAPITAL PARTICIPATION OF THE SITUBONDO REGENCY GOVERNMENT TO
REGIONAL WATER COMPANY OF SITUBONDO REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SITUBONDO,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve the growth and development of the regional economy and the cultivation of sources of regional income, real efforts from the Regional Government are needed to encourage increased economic movement and productivity in the real sector by making capital participation to the Regional Water Company of Situbondo Regency;
that in order to implement Regulation of the Minister of Home Affairs Number 13 of 2006 concerning Guidelines for Regional Finance Management as amended most recently by Regulation of the Minister of Home Affairs Number 21 of 2011 concerning the Second Amendment to Regulation of the Minister of Home Affairs

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e2682d24-2725-424c-b956-022236336f99","actionData","errors"]