[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e263abe7-b660-4352-b370-65b53c1fb1fd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bina Migas, dan Energi Kabupaten Aceh Utara menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pase Energi Migas Kabupaten Aceh Utara","short_title","Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2020","number","2","year","2020","published_date","2020-12-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87041d93-4a68-4787-89f6-7d7f6a041aa9","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Qanun","short_name","QANUN","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Aceh Utara","place_of_enactment","Lhoksukon","theme","Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bina Migas, dan Energi Kabupaten Aceh Utara menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pase Energi Migas Kabupaten Aceh Utara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Bentuk Hukum Perusahaan Daerah
2020
Qanun NO. 2, LD.2020/NO.2
Qanun TENTANG Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bina Migas, dan Energi Kabupaten Aceh Utara menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pase Energi Migas Kabupaten Aceh Utara
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bina Migas, dan Energi Kabupaten Aceh Utara, tidak sesuai lagi dengan perkembangan perusahaan saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah\r\n\r\nBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Daerah Pase Energi sebagai Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Aceh Utara wajib menyesuaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-undang Pemerintahan Daerah diundangkan \n UUD RI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 40 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 54 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri 52 Tahun 2012; Permendagri 37 Tahun 2018; Permendagri 118 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2010 \n Dalam Qanun ini mengatur 50 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Asas, Maksud dan Tujuan, BAB III Perubahan Bentuk Hukum; BAB IV Peralihan Aset, BAB V Tempat Kedudukan; BAB VI bidang Usaha; BAB VII Modal Dasar dan Penyertaan Modal; BAB VIII Saham; BAB IX Tata kelola; BAB X Organ Perseroan; BAB XI Kepegawaian; BAB XII Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian; BAB XIII Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran ; BAB XIV Pelaporan; BAB XV Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih; BAB XVI Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan; BAB XVII Perubahan dan Likuidasi; BAB XVIII Ketentuan Peralihan; BAB XIX Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2020. \n 25 \n \n

","regulatory_relationship","Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bina Migas, dan Energi Kabupaten Aceh Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Qanun ini mengatur tentang perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah (PD) Bina Migas, dan Energi Kabupaten Aceh Utara menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Pase Energi Migas Kabupaten Aceh Utara. Latar belakang perubahan ini adalah untuk meningkatkan dan mengoptimalkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta mengembangkan perekonomian daerah, pemerataan pembangunan, dan kesempatan kerja. Perubahan ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

\n\n

Ketentuan substansial dalam Qanun ini mencakup:

\n\n

Perubahan bentuk hukum dari PD menjadi Perseroda.
Peralihan aset PD menjadi aset Perseroda setelah audit oleh akuntan publik independen.
Penetapan modal dasar Perseroda sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
Pengaturan tentang kepemilikan saham, di mana Pemerintah Kabupaten Aceh Utara harus memiliki minimal 51% saham.
Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).
Pengaturan tentang organ perseroan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.
Pengaturan tentang kepegawaian, di mana karyawan PD secara otomatis menjadi karyawan Perseroda.
Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian oleh Bupati.
Penyusunan Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
Pelaporan kinerja dan keuangan.
Penetapan dan penggunaan laba bersih, di mana minimal 50% menjadi bagian Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
Pengaturan tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan.
Pengaturan tentang pembubaran dan likuidasi.

\n\n

Tujuan dari perubahan bentuk hukum ini adalah untuk:

\n\n

Mengambil alih dan mengelola eksplorasi migas di Aceh Utara.
Meningkatkan permodalan perusahaan.
Meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan.
Memperluas wilayah dan produk perseroan.
Meningkatkan keuntungan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Memberdayakan sumber daya milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
Turut serta dalam pengembangan perekonomian daerah.
Mendorong percepatan investasi dan memperluas lapangan kerja.

","transitional_provisions","1. Dengan perubahan bentuk hukum PD. Pase Energi menjadi PT. Pase Energi Migas (Perseroda), Direksi dan Dewan Pengawas serta Karyawan PD. Pase Energi masih tetap dapat menjalankan tugas dan wewenangnya sampai dengan disahkannya Akta Pendirian PT. Pase Energi Migas (Perseroda) oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.\n2. Tindakan Hukum Direksi PD. Pase Energi dalam pendirian PT. Pase Energi Migas (Perseroda) sepanjang untuk kepentingan Perusahaan dianggap menjadi kegiatan Direksi PT. Pase Energi Migas (Perseroda) setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.\n3. Hak dan kewajiban, kekayaan serta usaha-usaha PD. Pase Energi termasuk perizinan yang dimilikinya beralih kepada PT. Pase Energi Migas (Perseroda).\n4. Kerjasama dengan pihak ketiga dan semua bentuk kerja sama yang telah diselenggarakan sebelum diundangkannya Qanun ini, dinyatakan masih berlaku dan dilanjutkan oleh PT. Pase Energi Migas (Perseroda) berdasarkan Qanun ini dan kesepakatan para pihak.\n5. Direksi PD. Pase Energi dapat menjadi Direksi PT. Pase Energi Migas (Perseroda) untuk pertama kalinya setelah berubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan sesuai periodesasi masa jabatan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.\n6. Dewan Pengawas PD. Pase Energi dapat menjadi Dewan Komisaris PT. Pase Energi Migas (Perseroda) untuk pertama kalinya setelah berubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan sesuai periodesasi masa jabatan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.\n7. Penetapan besarnya modal dasar PT. Pase Energi Migas (Perseroda), serta modal yang akan ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan setelah seluruh harta kekayaan PD. Pase Energi yang akan dialihkan dicatat dalam Laporan Keuangan Penutupan berdasarkan dari Akuntan Publik Independen yang di tunjuk oleh PD. Pase Energi yang disetujui oleh Bupati dan DPRK sebagai penyertaan modal dasar PT. Pase Energi Migas (Perseroda).\n8. PT. Pase Energi Migas (Perseroda) wajib melakukan penilaian kembali seluruh harta kekayaan untuk menetapkan nilai wajar terhadap harta kekayaan yang dimiliki pada saat penyusunan neraca awal.\n9. Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas aktiva selain aktiva tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagai tambahan penyertaan modal.\n10. Perubahan bentuk hukum dari PD. Pase Energi menjadi PT. Pase Energi Migas (Perseroda) harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Qanun ini diundangkan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH ACEH
ACEH PROVINCE

QANUN OF NORTH ACEH REGENCY
NUMBER 2 OF 2020
CONCERNING
THE CHANGE OF LEGAL FORM OF REGIONAL COMPANY
BINA MIGAS, AND ENERGY OF NORTH ACEH REGENCY TO BECOME
REGIONAL LIMITED LIABILITY COMPANY PASE ENERGY MIGAS
NORTH ACEH REGENCY

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
IN THE NAME OF ALLAH, THE MOST GRACIOUS, THE MOST MERCIFUL
BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH ACEH,

Considering:

that Qanun of North Aceh Regency Number 13 of 2010 concerning the Regional Company Bina Migas, and Energy of North Aceh Regency, is no longer in accordance with the current development of the company, so it is necessary to change the legal form from a Regional Company to a Regional Limited Liability Company;
that based on the provisions of Article 402 paragraph (2) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e263abe7-b660-4352-b370-65b53c1fb1fd","actionData","errors"]