[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e254def3-956b-4fa8-84cc-a7f6a0620439","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Kuala Nomor 41 Tahun 2008 tentang Protokol","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 41 Tahun 2008","number","41","year","2008","published_date","2008-11-19","effective_date","2008-11-20","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Barito Kuala","place_of_enactment","Marabahan","theme","Protokol","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah; Struktur Organisasi
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 41, LD.2008/NO.41
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Protokol
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka tercapainya pengaturan keprotokolan di daerah baik mengenai tata tempat, tata upacara serta tata penghormatan maupun pengaturan keprotokolan lainnya, diperlukan adanya pengaturan yang menyeluruh. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam\r\nhuruf a di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Protokol ; \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987; Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958; Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Protokol Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Tokoh Masyarakat Tertentu; Tata Tempat; Tata Upacara; Tata Penghormatan; Bendera Jabatan Bupati; Plat Kendaraan Pejabat; Pengawalan Bupati; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2008. \n 23 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk mencapai pengaturan keprotokolan yang menyeluruh di daerah, mencakup tata tempat, tata upacara, tata penghormatan, dan aspek keprotokolan lainnya. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk memastikan adanya panduan yang jelas dan terstruktur dalam penyelenggaraan acara kenegaraan atau acara resmi di Kabupaten Barito Kuala.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Pengaturan penggunaan Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih, Lambang Negara, Bendera Jabatan, dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Pengaturan pakaian yang digunakan dalam upacara resmi.
Penentuan urutan plat nomor kendaraan jabatan bagi pejabat pemerintah daerah.
Penetapan tata tempat, tata penghormatan, dan tata upacara pada acara resmi yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Barito Kuala.
Penetapan tokoh masyarakat tertentu tingkat daerah yang menerima penghormatan.
Pengaturan pengawalan terhadap Bupati oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan ini juga mengatur tata tempat bagi pejabat pemerintahan daerah, pejabat pemerintah di daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara resmi, dengan urutan yang telah ditentukan. Selain itu, diatur pula mengenai penggantian atau perwakilan pejabat yang berhalangan hadir dalam acara resmi.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BARITO KUALA REGENCY
NUMBER 41 OF 2008
CONCERNING
PROTOCOL

REGENT OF BARITO KUALA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that in order to achieve protocol arrangements in the region, both regarding order of precedence, ceremony procedures and honors as well as other protocol arrangements, a comprehensive arrangement is needed. \n that based on the considerations as referred to in letter a above, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Protocol;. \n \n
In view of:	\n \n Law Number 27 of 1959 concerning Stipulation of Emergency Law Number 3 of 1953 concerning the Establishment of Level II Regions in Kalimantan (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1953 Number 9, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 352) as Law (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1952 Number 72, Supplement to the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e254def3-956b-4fa8-84cc-a7f6a0620439","actionData","errors"]