[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e252022f-80e2-4c1a-a703-866e63ce6d80","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kaur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaur Nomor 5 Tahun 2015","number","5","year","2015","published_date","2015-02-13","effective_date","2015-01-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kaur","place_of_enactment","Kaur Selatan","theme","Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

POKOK POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015 Nomor 212
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. untuk mewujudkan pemerintah yang bersih, trasparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan tertib, saat pada peraturan perundang undangan,efektif , efisien, ekonomis , transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, keputusan dan manfaat untuk masyarakat sehingga tercipta akuntabilitas publik yang baik (Wajar Tanpa Pengecualiaan)\r\n\r\nb. berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, maka Pengelolaan Keuangan Daerah harus diatur oleh Pemerintah Daerah; \n 1.UU No. 12 Tahun 1985\r\n2.UU No. 28 Tahun 1999\r\n3.UU No. 3 Tahun 2003\r\n4.UU No. 17 Tahun 2003\r\n5.UU No. 1 Tahun 2004\r\n6.UU No. 15 Tahun 2004\r\n7.UU No. 32 Tahun 2004\r\n8.UU No. 33 Tahun 2004\r\n9.UU No. 17 Tahun 2007\r\n10.UU No. 28 Tahun 2009\r\n11. UU No. 12 Tahun 2011\r\n12.PP No. 108 Tahun 2000\r\n13.PP No. 109 Tahun 2000\r\n14.PP No. 23 Tahun 2005 \r\n15.PP No. 55 Tahuun 2005\r\n16.PP No. 56 Tahun 2005\r\n17.PP No. 57 Tahun 2005\r\n18.PP No. 58 Tahun 2005\r\n19.PP No. 65 Tahun 2005\r\n20.PP No. 79 Tahun 2005\r\n21.PP No. 6 Tahun 2006\r\n22.PP No. 8 Tahun 2006\r\n23.PP No. 38 Tahun 2007\r\n24.PP No. 41 Tahun 2007\r\n25.PP No. 60 Tahun 2008\r\n26.PP No. 71 Tahun 2010\r\n27.PP No. 30 Tahun 2011\r\n28.PERPRES no. 54 Tahun 2010\r\n29.PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006\r\n30.PERMENDAGRI No. 16 Tahun 2006\r\n31.PERMENDAGRI No. 17 Tahun 2007\r\n32.PERMENDAGRI No. 61 Tahun 2007\r\n33.PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2011\r\n34.PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2013\r\n35.PERDA No. 20 Tahun 2009\r\n36.PERDA No. 23 Tahuun 2013\r\n \n Pelimpahan wewnang selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) dapat dilimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan satuann kerja pengelolaan keuangan daerah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah kabupaten Kaur Nomor 25 Tahun 2012 tentang pokok pokok pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kaur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n 61 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kaur. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan peraturan terkait lainnya.

Ketentuan substansial mencakup:

Asas umum pengelolaan keuangan daerah yang meliputi tertib, taat peraturan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.
Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang berada di tangan Bupati, yang dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah, Kepala SKPKD, dan Kepala SKPD.
Struktur APBD yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
Proses penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD.
Mekanisme penyusunan dan penetapan APBD.
Pelaksanaan dan perubahan APBD.
Penatausahaan keuangan daerah.
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD.
Pengelolaan kas umum daerah, piutang daerah, investasi daerah, barang milik daerah, dana cadangan, serta utang dan pinjaman daerah.
Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
Penyelesaian kerugian daerah.
Pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Peraturan ini juga mengatur pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah, termasuk tugas dan kewenangan mereka.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KAUR
PROVINCE OF BENGKULU

REGIONAL REGULATION OF KAUR REGENCY
NUMBER 05 YEAR 2015
CONCERNING
MAIN PRINCIPLES OF REGIONAL FINANCE MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KAUR,

Considering:

that in order to realize a clean, transparent and accountable government in the management of regional finance, it must be carried out in an orderly manner, adhering to laws and regulations, effectively, efficiently, economically, transparently and responsibly, taking into account the principles of justice, appropriateness and benefits for the community so as to create good public accountability (Unqualified Opinion);
that based on Article 3 paragraph (1) of Law Number 17 of 2003, Article 151 paragraph (1) of Government Regulation Number 58 of 2005 and Regulation of the Minister of Home Affairs Number 13 of 2006, the Management of Regional Finance must be regulated by the Regional Government;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e252022f-80e2-4c1a-a703-866e63ce6d80","actionData","errors"]