[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e24eb659-361a-4bf5-9756-fb9d324ff669","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":-5,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2002","number","15","year","2002","published_date","2002-06-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73,76],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah",{"_6":77,"_54":78,"_56":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Klaten","place_of_enactment","Klaten","theme","Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pemilihan kepala desa
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2002/No. 17 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa dipandang perlu adanya ketentuan yang mengaturnya; wa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas Pemerintah Kabupaten Klaten telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa; hwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai\r\nDesa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa dipandang tidak sesuai lagi dan oJeh karena itu perlu dicabut untuk kemudian ditetapkan Peraturan Daerah baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas serta dengan mengacu pada BAB IV Bagian Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Mengenai Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Perangkat Desa; \n Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa yang meliputi persiapan pemilihan, panitia pemilihan, hak memilih dan dipilih, pencalonan, tahapan pemilihan, pemilihan ulang, biaya pemilihan, sanksi, pelantikan, masa jabatan, pertanggungjawaban, tugas dan kewajiban, larangan dan penyidikan atas Kepala Desa yang melakukan pelanggaran atas peraturan ini. Uraian lebih lanjut terdapat dalam Penjelasan atas peraturan ini. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2002. \n Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2000 dicabut. \n 17 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2002 ini mengatur tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Klaten. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa, serta menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. Peraturan ini membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang bertugas melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan, termasuk penjaringan dan penyaringan bakal calon, pendaftaran pemilih, serta penetapan daftar pemilih. Diatur pula hak memilih dan dipilih menjadi Kepala Desa, dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon. Proses pencalonan meliputi penjaringan dan penyaringan, dengan ujian penyaringan bagi bakal calon. Tahapan pemilihan mencakup pengumuman calon, kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Pemilihan ulang dapat dilaksanakan jika tidak memenuhi kuorum atau terdapat perolehan suara yang sama. Biaya pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kepala Desa terpilih mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati. Masa jabatan Kepala Desa adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.","transitional_provisions","1. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2000 tentang Tatacara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.\n2. Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini, tatacara pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa harus sudah menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n3. Kepala Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhir masa jabatannya sesuai dengan Keputusan pengangkatannya.\n4. Kepala Desa yang telah menduduki jabatannya selama 2 (dua) kali masa jabatan atau lebih dan telah berakhir masa jabatannya tidak berhak mencalonkan diri lagi sebagai Kepala Desa.","sanctions","Anggota Panitia Pemilihan dan atau setiap orang yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi, oranglain atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[101],{"_102":103,"_104":105},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2000","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KLATEN REGENCY
NUMBER 15 YEAR 2002
CONCERNING
PROCEDURES FOR ELECTION AND DISMISSAL OF VILLAGE HEAD

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KLATEN

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize order in the implementation of the election and dismissal of the Village Head, it is deemed necessary to have provisions governing it;
that based on the considerations as referred to in letter a above, the Klaten Regency Government has stipulated Klaten Regency Regulation Number 3 of 2000 concerning Procedures for Election and Dismissal of Village Heads;
that with the enactment of Government Regulation Number 76 of 2001 concerning General Guidelines for Regulations Regarding Villages, Klaten Regency Regulation Number 3 of 2000 concerning Procedures for Election and Dismissal of Village Heads is deemed no longer appropriate and therefore needs to be revoked and then a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e24eb659-361a-4bf5-9756-fb9d324ff669","actionData","errors"]