[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e24c88bb-9b81-4c94-a941-383e917f4777","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 70 Tahun 2014","number","70","year","2014","published_date","2014-07-07","effective_date","2014-07-11","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[68,71,74],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional",{"_6":75,"_55":76,"_57":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2014
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 70, LN.2014/NO.160, LL SETKAB : 77 HLM.
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2014. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi bertujuan untuk mengatur tata ruang kawasan tersebut guna menjamin kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Kebijakan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Peraturan ini menetapkan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan kawasan, serta mengatur peran masyarakat dalam penataan ruang. Ruang lingkup kegiatan yang diatur meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang, dengan fokus pada mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan. Subjek hukum diwajibkan untuk mematuhi ketentuan perizinan dan zonasi yang ditetapkan, serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengendalian tata ruang.

","transitional_provisions","

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, dan peraturan zonasi yang bertentangan harus disesuaikan pada saat revisi.
Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini harus disesuaikan atau dapat dibatalkan dengan kompensasi sesuai peraturan perundang-undangan.
Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini harus disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
Pemanfaatan ruang di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi tanpa izin harus ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
Zona L2 yang ditetapkan sebagai Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi harus disesuaikan pemanfaatan ruangnya dari kegiatan permukiman dalam jangka waktu paling lambat 3 tahun sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan.

","sanctions","

Arahan sanksi diberikan dalam bentuk sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Penataan Ruang.
Pengenaan sanksi diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten beserta rencana rincinya.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 70 YEAR 2014
CONCERNING
SPATIAL PLAN
MOUNT MERAPI NATIONAL PARK AREA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 21 paragraph (1) of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning and Article 123 paragraph (4) of Government Regulation Number 26 of 2008 concerning the National Spatial Plan, it is necessary to stipulate a Spatial Plan for the Mount Merapi National Park Area; \n \n
In view of:	\n \n Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2007 Number 68, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4725); \n Government Regulation Number 26 of 2008

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e24c88bb-9b81-4c94-a941-383e917f4777","actionData","errors"]