[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e24b5a16-c79a-4a81-91a8-07c628281b5d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Kuala Kurun Tahun 2020-2040","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2020","number","6","year","2020","published_date","2020-10-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Gunung Mas","place_of_enactment","Kuala Kurun","theme","Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Kuala Kurun Tahun 2020-2040","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

tata ruang kawasan perkotaan
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2020/No.281
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Kuala Kurun Tahun 2020-2040
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2034, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Kuala Kurun Tahun 2020-2040; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 5 Tahun 2002;\r\nUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;\r\nUndang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan \r\nBerkelanjutan;\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;\r\nPeraluran Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana TataRuang;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;\r\nPeraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/ Kota;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2034; \n 1. Delineasi dan Tujuan Penataan Bagian Wilayah Perencanaan;\r\n2. Rencana Struktur Ruang;\r\n3. Rencana Pola Ruang;\r\n4. Penetapan Sub BWP yang Diprioritaskan Penanganannya;\r\n5. Ketentuan Pemanfaatan Ruang; dan\r\n6. Peraturan Zonasi.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2020. \n 95 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2034.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) Kawasan Perkotaan Kuala Kurun untuk tahun 2020-2040. RDTR ini bertujuan untuk mewujudkan Kota Kuala Kurun sebagai kawasan perdagangan dan jasa, industri, serta pelayanan sosial ekonomi yang menarik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Struktur ruang mencakup pengembangan pusat pelayanan (PPK Taman Kota, SPPK DAM Sekata Juri dan Kantor Bupati, serta pusat lingkungan kecamatan dan kelurahan), jaringan transportasi (darat, udara, sungai), dan jaringan prasarana (energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan lainnya seperti air minum, pengelolaan air limbah, persampahan, drainase, dan jalur evakuasi). Pola ruang terdiri dari zona lindung (perlindungan setempat dan ruang terbuka hijau kota) dan zona budidaya (perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana pelayanan umum, industri, pertanian, perikanan, pembangkit listrik, pariwisata, pertahanan dan keamanan, peruntukan lainnya, campuran, transportasi, dan ruang terbuka non hijau). Sub-BWP yang diprioritaskan penanganannya menjadi dasar penyusunan RTBL yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pemanfaatan ruang berpedoman pada rencana struktur dan pola ruang, dilaksanakan melalui program pemanfaatan ruang beserta pendanaannya. Peraturan zonasi berfungsi sebagai pengendalian pemanfaatan ruang, acuan pemberian izin, insentif-disinsentif, pengenaan sanksi, dan rujukan teknis pengembangan lahan.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan RDTR ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:\na. izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;\nb. izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:\n 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;\n 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;\n 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan;\n 4. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan\n 5. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketetentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.","sanctions","1. Setiap orang atau badan hukum yang karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF GUNUNG MAS REGENCY
NUMBER 6 OF 2020
CONCERNING
DETAILED SPATIAL PLAN OF THE PLANNING AREA
KUALA KURUN URBAN AREA
YEAR 2020-2040

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF GUNUNG MAS,

Considering:	that to implement the provisions of Article 9 paragraph (6) of Regional Regulation of Gunung Mas Regency Number 8 of 2014 concerning the Spatial Plan of Gunung Mas Regency for 2014-2034, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Detailed Spatial Plan of the Planning Area of the Kuala Kurun Urban Area for 2020-2040;
In view of:	Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Law Number 5 of 2002 concerning the Establishment of Katingan Regency, Seruyan Regency, Sukamara Regency, Lamandau Regency, Gunung Mas Regency, Pulang Pisau Regency, Murung Raya Regency, and East Barito Regency in the Province of Central Kalimantan (State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e24b5a16-c79a-4a81-91a8-07c628281b5d","actionData","errors"]