[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e23aff39-ab6f-46f7-adf8-7fc265173736","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-005/A/JA/03/2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawalan dan Pengamanan Tahanan","short_title","Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-005/A/JA/03/2013","number","PER-005/A/JA/03/2013","year","2013","published_date","2013-03-04","effective_date","2013-03-18","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","d5eda917-394b-43f5-8f91-7209b36f32c9","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":63},"Peraturan Jaksa Agung","short_name","subjects",[67],{"_6":68,"_55":69,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Kejaksaan Republik Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawalan dan Pengamanan Tahanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2013
Peraturan Jaksa Agung NO. PER-005/A/JA/03/2013, BN.2013/No.446, peraturan.go.id : 9 hlm.
Peraturan Jaksa Agung TENTANG Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawalan dan Pengamanan Tahanan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2013. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran penyelesaian penanganan perkara pidana dan mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan mengoptimalkan pengawalan dan pengamanan tahanan. SOP ini mengatur tata kelola dan teknis pelaksanaan pengawalan dan pengamanan tahanan pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan eksekusi. Pengawalan dan pengamanan dilakukan oleh pengawal tahanan yang terdiri dari komandan regu, wakil komandan regu, anggota, dan pengemudi kendaraan tahanan. Setiap tahap pengawalan harus dilakukan dengan kehati-hatian dan tanggung jawab, serta melibatkan petugas kepolisian. Tahanan wajib diborgol kecuali tahanan anak, dan pengawalan harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai.","transitional_provisions","sanctions","1. Tindakan pengawalan dan pengamanan tahanan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini akan dilakukan pemeriksaan dan diberikan sanksi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.446, 2013 ATTORNEY GENERAL. Escort. Security. Detainees. Standard Operating Procedure.

REGULATION OF THE ATTORNEY GENERAL OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER PER-005/A/JA/03/2013
TENTANG
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)
ESCORT AND SECURITY OF DETAINEES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE ATTORNEY GENERAL OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Menimbang :

bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran penyelesaian penanganan perkara pidana dan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan maka pengawalan dan pengamanan tahanan baik sebelum, pada waktu, dan setelah persidangan harus dioptimalkan agar tahanan tidak melarikan diri;
bahwa ketentuan-ketentuan tata laksana pengawalan dan pengamanan tahanan baik pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan eksekusi selama ini belum diatur secara baku dalam

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e23aff39-ab6f-46f7-adf8-7fc265173736","actionData","errors"]