[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e2364953-c25d-48e6-9d1c-e91aa5215426","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PERMUSYAWARATAN DESA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2016","number","10","year","2016","published_date","2016-11-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan","place_of_enactment","Kalianda","theme","PEDOMAN PERMUSYAWARATAN DESA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEDOMAN PERMUSYAWARATAN DESA
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2016/NO.19, TLD NO.19
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEDOMAN PERMUSYAWARATAN DESA
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa guna mewujudkan musyawarah Desa yang partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Permusyawaratan Desa; \n 1.\t Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; \r\n2.\t Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, UndangUndang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II tennasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 1821); \r\n3.\t Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); \r\n4.\t Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); \r\n5.\t Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); \r\n6.\t Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); \r\n7.\t Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); \r\n8.\t Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); \r\n9.\t Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) \n Peraturan ini mengatur antara lain:\r\n1. KETENTUAN UMUM\r\n2. MUSYAWARAH DESA \r\n3. TATA TERTIB MUSYAWARAH DESA\r\n4. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN\r\n5. HAL-HAL YANG BERSIFAT STRATEGIS\r\n6. KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2016. \n 31 hlm, penjelasan 7 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan Desa di Kabupaten Lampung Selatan melalui musyawarah desa yang partisipatif, demokratis, transparan, dan akuntabel, berdasarkan hak dan kewajiban masyarakat Desa. Kebijakan ini mengatur tata tertib musyawarah desa serta hal-hal yang bersifat strategis di desa.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Ketentuan Substansial:

Musyawarah Desa:\n
- Musyawarah Desa adalah forum antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat untuk menyepakati hal-hal strategis seperti penataan desa, perencanaan desa, kerja sama desa, rencana investasi, pembentukan BUMDesa, penambahan/pelepasan aset desa, dan kejadian luar biasa.
- Musyawarah Desa diselenggarakan minimal satu kali setahun atau sesuai kebutuhan.
\n
Tata Tertib Musyawarah Desa:\n
- Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa, melibatkan berbagai unsur masyarakat.
- Peraturan ini mengatur tata cara penyiapan musyawarah, penyusunan bahan pembahasan, pembentukan panitia, penyiapan jadwal, tempat, sarana/prasarana, dana, susunan acara, media pembahasan, serta pengundangan peserta.
\n
Mekanisme Pengambilan Keputusan:\n
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah mufakat. Jika tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- Peraturan ini mengatur tata cara pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dan suara terbanyak, serta penetapan dan tindak lanjut keputusan musyawarah.
\n
Hal-Hal yang Bersifat Strategis:\n
- Peraturan ini mengatur musyawarah desa terkait penataan desa (pemekaran, penggabungan, perubahan status), perencanaan desa (RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa), kerja sama desa (antar-desa dan dengan pihak ketiga), rencana investasi, pembentukan BUMDesa, penambahan/pelepasan aset desa, dan penanganan kejadian luar biasa.
\n

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SOUTH LAMPUNG
LAMPUNG PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SOUTH LAMPUNG REGENCY
NUMBER 10 OF 2016
CONCERNING
GUIDELINES FOR VILLAGE CONSULTATIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOUTH LAMPUNG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to follow up on Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration Number 2 of 2015 concerning Guidelines for the Rules of Procedure for Decision-Making Mechanisms for Village Deliberations in order to realize participatory, democratic, transparent and accountable Village deliberations, it is necessary to establish a Regional Regulation on Guidelines for Village Consultations;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia;
Law Number 28 of 1959 concerning Stipulation of Emergency Law Number 4 of 1956,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e2364953-c25d-48e6-9d1c-e91aa5215426","actionData","errors"]