[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e232e299-359d-435c-bc7c-7ea8f43bd89d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2019 tentang PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2019","number","13","year","2019","published_date","2019-10-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lamongan","place_of_enactment","Lamongan","theme","PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan Negara\r\nyaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat,\r\nperlu memberikan pelayanan yang baik khususnya\r\ndalam pelaksanaan tera, tera ulang dan\r\npengawasan;\r\nb. bahwa untuk melindungi kepentingan umum, perlu\r\nadanya jaminan dalam kebenaran pengukuran\r\nserta adanya ketertiban dan kepastian hukum\r\ndalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan,\r\nmetoda pengukuran, alat timbang dan\r\nperlengkapannya;\r\nc. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23\r\nTahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah\r\nsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015\r\ntentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang\r\nNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah, pelaksanaan metrologi legal berupa tera,\r\ntera ulang, dan pengawasan merupakan\r\nkewenangan Pemerintah Daerah. \n 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang\r\nMetrologi Legal; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009\r\ntentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985\r\ntentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/ atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat\r\nBagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya; 4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun\r\n2018 tentang Unit Metrologi Legal; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4\r\nTahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah. \n Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:\r\na. tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah;\r\nb. kegiatan pengelolaan metrologi legal;\r\nc. standar dan verifikasi standar;\r\nd. penyelenggaraan pelayanan tera/ tera ulang;\r\ne. barang dalam keadaan terbungkus;\r\nf. pengawasan dan koordinasi;\r\ng. peran serta masyarakat;\r\nh. Izin Reparatir. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2019. \n 29 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrologian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrologian;\n2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 95/M-DAG/PER/11/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera;\n3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan metrologi legal di Kabupaten Lamongan. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang baik dalam pelaksanaan tera, tera ulang, dan pengawasan, serta untuk melindungi kepentingan umum dengan jaminan kebenaran pengukuran dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menciptakan tertib ukur di bidang alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) guna menunjang sektor industri dan perdagangan.\n\nKetentuan substansial mencakup tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah dalam pengawasan, sosialisasi, penyediaan sarana dan prasarana, pendataan UTTP, dan penyediaan sumber daya manusia metrologi legal. Diatur pula mengenai pengelolaan kemetrologian, standar satuan ukuran, verifikasi standar, jenis UTTP yang wajib ditera/tera ulang, yang dibebaskan dari tera ulang, dan yang dibebaskan dari tera/tera ulang. Hak dan kewajiban pemilik/pemakai UTTP juga diatur, termasuk larangan-larangan terkait penggunaan UTTP yang tidak sesuai ketentuan. Selain itu, diatur pula mengenai barang dalam keadaan terbungkus (BDKT), pengawasan dan koordinasi, peran serta masyarakat, dan izin reparatir.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 dikenakan sanksi pidana dengan ancaman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF LAMONGAN
THE PROVINCE OF EAST JAVA
REGIONAL REGULATION OF LAMONGAN REGENCY
NUMBER 13 OF 2019
ON
IMPLEMENTATION OF LEGAL METROLOGY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF LAMONGAN,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to realize the goals of the State, namely creating public welfare, it is necessary to provide good services, especially in the implementation of initial verification, re-verification and supervision;
that to protect the public interest, it is necessary to have a guarantee in the correctness of measurements and the existence of order and legal certainty in the use of units of measure, unit standards, measurement methods, weighing instruments and their equipment;
that based on Law Number 23 of 2014 on Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 on the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 on Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e232e299-359d-435c-bc7c-7ea8f43bd89d","actionData","errors"]