Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2018

(-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan APBD, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan landasan hukum dan kepastian dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.

Ketentuan Substansial:

1. Laporan Keuangan: Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan yang meliputi:
• Laporan Realisasi Anggaran
• Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
• Neraca
• Laporan Operasional
• Laporan Arus Kas
• Laporan Perubahan Ekuitas
• Catatan atas Laporan Keuangan
2. Realisasi Anggaran: Laporan Realisasi Anggaran mencakup rincian pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).
3. Lampiran Laporan Keuangan: Laporan keuangan dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
4. Penjabaran Lebih Lanjut: Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut.

(-)

(-)