[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e222d577-f164-4939-98f4-501273145256","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara No. 14 Tahun 2011","number","14","year","2011","published_date","2011-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Luwu Utara","place_of_enactment","Masamba","theme","Retribusi Perizinan Tertentu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2011/NO.14, TLD NO. 224
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 huruf a,\r\nhuruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 28\r\nTahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,\r\nperlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi\r\nPerizinan Tertentu \n Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang UndangUndang Hukum Acara Pidana \r\n2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman \r\n 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara \r\n4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung \r\n5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara \r\n6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara \r\n 7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan \r\n8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah \r\n9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah \r\n10. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan \r\n11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang \r\n12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah \r\n13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan \r\n 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan \r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah \r\n 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemeritahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.\r\n \n MENGATUR TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2011. \n 35 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 13 Seri B No. 5);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 17 Seri B No. 9);\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2001 tentang Perizinan Ketenagakerjaan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 78);\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 35 Tahun 2001 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 79);\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 36 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Industri dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 80);\n6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 37 Tahun 2001 tentang Wajib Daftar Perusahaan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 81);\n7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2004 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 2);\n8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Gangguan (HO) (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 7);\n9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 11);\n10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2007 tentang Surat Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 4);\n11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perizinan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 172).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2011 mengatur tentang retribusi perizinan tertentu. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi jenis-jenis retribusi perizinan tertentu, yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Peraturan ini juga mengatur tentang objek dan subjek retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, struktur dan besarnya tarif retribusi, prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, golongan retribusi, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan dan pemberian izin, penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran, serta sanksi administrasi.\n\nPeraturan ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara untuk memungut retribusi atas perizinan tertentu guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi Izin Gangguan diperluas hingga mencakup pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan norma keselamatan dan kesehatan kerja.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi Daerah yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Retribusi Daerah sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.","sanctions","1. Dalam hal wajib retribusi membayar secara tidak tertib atau tidak tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n2. Pejabat dan/atau petugas yang ditunjuk tidak melaksanakan pemungutan, penyetoran, pencatatan dan pelaporan dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n3. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[102],{"_103":104,"_105":106,"_36":107},"text","PERDA Kab. Luwu Utara No. 2 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/110527/perda-kab-luwu-utara-no-2-tahun-2017","f0094dc9-5c0e-4bf5-a9fe-be2cedaea4ab","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF NORTH LUWU REGENCY
REGIONAL REGULATION OF NORTH LUWU REGENCY
NUMBER 14 OF 2011
ABOUT
CERTAIN PERMIT RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF NORTH LUWU,

Considering:

that to implement the provisions of Article 141 letters a, c, d, and e of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Certain Permit Retribution.

In view of:

Law Number 8 of 1981 concerning the Law on Criminal Procedure (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1981 Number 76, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia number 3209);
Law Number 4 of 1992 concerning Housing and Settlement (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1992 Number 23, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3469);
Law Number 13 of 1999 concerning the Establishment of North Luwu Regency Level II Region (State Gazette

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e222d577-f164-4939-98f4-501273145256","actionData","errors"]