[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e21ef7f7-492a-4559-b730-80c1e1b6a385","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pencabutan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan","short_title","Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2019","number","3","year","2019","published_date","2019-09-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87041d93-4a68-4787-89f6-7d7f6a041aa9","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Qanun","short_name","QANUN","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Aceh Utara","place_of_enactment","Lhoksukon","theme","Pencabutan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENCABUTAN ATAS QANUN ACEH UTARA NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
2019
Qanun NO. 3, BD.2019/No.3
Qanun TENTANG Pencabutan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam pelaksanaan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/3231/SJ Tanggal 19 Juli 2017 tentang tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 Pencabutan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penetapan Izin Gangguan di Daerah Pemerintah Kabupaten ceh Utara berkewajiban melakukan pencabutan Qanun terkait dengan Izin Gangguan dan pungutan retribusi Izin gangguan yang dapat menghambat (iklim Investasi di Daerah);\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pencabutan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Ganggun;\r\n \n Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1956; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 74 Tahun 2001; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 91 Tahun 2010; Permendagri No. 27 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 22 Tahun 2016; Permendagri No. 19 Tahun 2017. \n Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Pencabutan atas Qanun Aceh Utara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan terdiri dari Pasal 1 dan Pasal II. \n \n
CATATAN:	\n \n Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019. \n Qanun No. 15 Tahun 2012 dicabut \n Qanun No.3 Tahun 2019 \n 3 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 Nomor 15 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 193), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor Tahun 2015 Nomor 5).","scope_and_parties","policy_content","Qanun Kabupaten Aceh Utara ini mencabut Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2015. Pencabutan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait pencabutan peraturan mengenai izin gangguan di daerah, yang bertujuan untuk mendukung iklim investasi yang lebih baik di daerah. Dengan dicabutnya Qanun tersebut, maka retribusi izin gangguan tidak lagi diberlakukan di Kabupaten Aceh Utara.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH ACEH
ACEH PROVINCE

QANUN OF NORTH ACEH REGENCY
NUMBER 3 OF 2019
ON
THE REVOCATION OF QANUN OF NORTH ACEH REGENCY
NUMBER 15 OF 2012 ON DISTURBANCE PERMIT RETRIBUTION

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
IN THE NAME OF ALLAH, THE MOST GRACIOUS AND MOST MERCIFUL
WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH ACEH,

Considering:

that in the implementation of the Circular Letter of the Minister of Home Affairs Number 500/3231/SJ dated July 19, 2017 concerning follow-up to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 19 of 2017 concerning the Revocation of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 27 of 2009 concerning the Stipulation of Disturbance Permits in the \nDaerah as amended by the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 22 of 2016 concerning the second amendment to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 27 of 2009 concerning the Stipulation of Disturbance Permits in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e21ef7f7-492a-4559-b730-80c1e1b6a385","actionData","errors"]