[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e21dbfda-da79-4b31-95e5-49798ffc5cb0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2016","number","2","year","2016","published_date","2016-03-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan","place_of_enactment","Makassar","theme","Penyelenggaraan Pendidikan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyelenggaraan pendidikan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2016/NO.2, TLD NO.287
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pendidikan
ABSTRAK:	\n \n Pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang bersifat terpadu dan komprehensif sehingga dapat mendorong terciptanya sumberdaya manusia yang berdaya saing, demokratis dan bertanggung jawab yang berbasis kearifan lokal, diperlukan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan. \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 72 Tahun 1991; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 13 Tahun 2015; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 74 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP 66 Tahun 2010; Permendikbud No. 80 Tahun 2013; Permendikbud No. 36 Tahun 2014; Permendikbud No. 59 Tahun 2014; Permendikbud No. 60 Tahun 2014; Permendikbud No. 61 Tahun 2014; Permendikbud No. 62 Tahun 2014; Permendikbud No. 63 Tahun 2014; Permendikbud No. 68 Tahun 2014; Perda Prov. Sulsel No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Prov. Sulsel No. 3 Tahun 2015; Perda Prov. Sulsel No. 8 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov. Sulsel No. 11 Tahun 2009; Perda Prov. Sulsel No. 6 Tahun 2012; Perda Prov. Sulsel No. 10 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov. Sulsel No. 9 Tahun 2015; Perda Prov. Sulsel No. 1 Tahun 2014 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ruang lingkup pengaturan, asas, maksud, tujuan, sasaran dan prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan. Diatur tentang kewenangan provinsi, kurikulum muatan lokal, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan, pembinaan dan pengawasan, jenis, sumber dan sasaran pembiayaan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, serta ketentuan pidana \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2016. \n 32 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 246).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ini mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan di provinsi tersebut. Latar belakangnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa pendidikan adalah urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Tujuannya adalah mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing, demokratis, dan bertanggung jawab yang berbasis kearifan lokal.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. Kewenangan Provinsi:\n * Pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.\n * Penetapan kurikulum muatan lokal.\n * Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas kabupaten/kota.\n * Penerbitan izin pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan masyarakat.\n * Pembinaan bahasa dan sastra lintas kabupaten/kota.\n2. Penyelenggaraan Pendidikan:\n * Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan sistem pendidikan nasional dan merumuskan kebijakan daerah di bidang pendidikan.\n * Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan pendidikan.\n * Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.\n3. Kurikulum Muatan Lokal: Setiap satuan pendidikan wajib menyusun kurikulum muatan lokal sesuai standar nasional pendidikan.\n4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan: Mengatur persyaratan, hak, kewajiban, pengadaan, pemindahan, pembinaan, gaji, penghargaan, perlindungan, dan larangan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.\n5. Perizinan Pendidikan: Setiap pendirian satuan pendidikan formal wajib memperoleh izin dari Gubernur.","transitional_provisions","1. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 246) dan Peraturan Pelaksanaannya serta Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerja Sama antara Gubernur dan Bupati/Walikota berkenaan dengan lingkup dan skema pembiayaan penyelenggaraan pendidikan gratis, dinyatakan berlaku hingga tanggal 31 Desember 2016.","sanctions","1. Setiap pendidik dan tenaga kependidikan yang melanggar larangan dalam Pasal 53 diancam sanksi administratif.\n2. Setiap orang/penyelenggara pendidikan yang melanggar ketentuan Pasal 54 diancam sanksi administratif.\n3. Sanksi administratif dapat berupa: penghentian kegiatan, teguran tertulis, penundaan kenaikan gaji, penundaan/pembatalan pemberian sumber daya, penutupan satuan pendidikan, dan/atau bentuk lain sesuai peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF SOUTH SULAWESI
REGIONAL REGULATION OF SOUTH SULAWESI PROVINCE
NUMBER 2 OF 2016
CONCERNING
ORGANIZATION OF EDUCATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF SOUTH SULAWESI,

Considering:

that in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, which among other things affirms that Education is a mandatory governmental affair related to basic services, therefore educational development needs to be carried out in a planned, directed, and sustainable manner to realize equity and expansion of access, quality improvement, relevance and competitiveness, as well as strengthening governance, accountability and public image in organizing and managing education as a single education system;
that to organize governmental affairs in the field of education which is a mandatory affair by the Province according to the scope of its authority and responsibility, it is necessary to regulate from the aspect of autonomy to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e21dbfda-da79-4b31-95e5-49798ffc5cb0","actionData","errors"]