[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e21a2e42-807f-4cd2-a6fa-642e738fbbba","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2011","number","26","year","2011","published_date","2011-10-15","effective_date","2011-12-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Temanggung","place_of_enactment","Temanggung","theme","Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyelenggaraan-pelayanan-kesehatan
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 26, LD Tahun 2011 Nomor 29
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009,tentang Kesehatan, Pemerintah bertanggungjawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sehingga perlu diselenggarakan pelayanan kesehatan di wilayahnya. Dalam rangka memperlancar dan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka perlu diatur penyelenggaraannya. \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir \r\ndengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor \r\n15 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada sarana milik Pemerintah Daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Selain itu, peraturan juga mengatur sistem pelayanan kesehatan berdasarkan jenis sarana, tata cara pelayanan, dan sistem rujukan dalam upaya memastikan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Peraturan menegaskan bahwa seluruh pasien harus dilayani oleh petugas kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam situasi di luar jam kerja. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2011. \n 34 hlm. beserta Penjelas \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan diterbitkan dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terpadu dan optimal. Latar belakangnya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan di wilayahnya.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan kesehatan, termasuk:

Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDM Kesehatan): Mencakup tenaga kesehatan (medis, keperawatan, kefarmasian, kesehatan masyarakat, gizi, terapi fisik, teknis medis) dan tenaga non-kesehatan. SDM kesehatan harus memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya.
Pelayanan Kesehatan: Setiap sarana pelayanan kesehatan harus berpedoman pada Standar Pelayanan Publik (SPP) yang ditetapkan oleh Bupati.
Administrasi dan Pencatatan: Setiap sarana pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan administrasi yang baik, didukung oleh sistem informasi manajemen. Hasil pelayanan kesehatan dicatat dalam rekam medis.
Sarana Pelayanan Kesehatan: Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penyediaan sarana pelayanan kesehatan. Jumlah dan jenis sarana diatur oleh Bupati berdasarkan berbagai faktor seperti luas wilayah, kebutuhan kesehatan, dan jumlah penduduk.
Jenjang Pelayanan Kesehatan: Terdiri dari pelayanan kesehatan tingkat pertama (Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Puskesmas, Puskesmas Perawatan), tingkat kedua (RSU Kelas C, Labkesda Kabupaten), dan tingkat ketiga (RSU Kelas B Pendidikan/Non Pendidikan, RSU Kelas A Pendidikan/Non Pendidikan).
Sistem Rujukan: Wewenang dan tanggung jawab sarana pelayanan kesehatan dapat dilimpahkan melalui sistem rujukan.
Tata Cara Pelayanan: Pelayanan kesehatan diselenggarakan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima pelayanan.
Persetujuan Tindakan Kedokteran: Setiap tindakan kedokteran harus mendapat persetujuan pasien setelah mendapatkan penjelasan lengkap.
Rekam Medis: Dokter wajib membuat rekam medis yang harus dilengkapi dan dijaga kerahasiaannya.
Rahasia Kedokteran: Dokter wajib menyimpan rahasia kedokteran, kecuali untuk kepentingan kesehatan pasien, penegakan hukum, atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Hak dan Kewajiban Dokter dan Pasien: Diatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pelayanan kesehatan.
Pelayanan Kesehatan oleh Pemerintah Daerah: Meliputi Puskesmas, Labkesda Kabupaten, RSUD, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.
Pelayanan Kesehatan oleh Swasta: Harus menjamin hak masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan dan memperhatikan fungsi sosial.

Peraturan ini juga mengatur mengenai kerjasama antar sarana pelayanan kesehatan, pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Kesehatan, serta ketentuan sanksi bagi pelanggaran.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 25 huruf a, Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 58 dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TEMANGGUNG REGENCY
NUMBER 26 OF 2011
CONCERNING
ORGANIZATION OF HEALTH SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TEMANGGUNG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that based on the provisions of Law Number 36 of 2009, concerning Health, the Government is responsible for improving the health status of the community, so it is necessary to organize health services in its territory;
that in order to facilitate and improve health services to the community, it is necessary to regulate the organization;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the Organization of Health Services;

Remembering :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e21a2e42-807f-4cd2-a6fa-642e738fbbba","actionData","errors"]