[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e2109e85-60a3-4000-91db-e5ce9d4b3aa3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2024","number","5","year","2024","published_date","2024-09-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"9214a808-50af-4504-a541-b75907e6ecdc","Kekayaan Intelektual","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat","place_of_enactment","Pangkalan Bun","theme","Pengelolaan Kekayaan Intelektual","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kekayaan Intelektual
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD Tahun 2024 No. 5, TLD No. 155
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pengelolaan Kekayaan Intelektual
ABSTRAK:	\n \n bahwa pengelolaan kekayaan intelektual merupakan bagian dari tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya memberikan dukungan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia khususnya hak dalam memperoleh manfaat dari kekayaan intelektual demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan setiap warga negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nbahwa Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki beragam potensi kekayaan intelektual dari pemerintah daerah dan masyarakat yang perlu dikelola sehingga mendukung daya saing Daerah;\r\nbahwa dalam rangka memberikan dasar hukum untuk pengelolaan kekayaan intelektual di daerah, perlu pengaturan pengelolaan kekayaan intelektual;\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II;\r\nUndang-Undang 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;\r\nUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;\r\nUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;\r\n \n Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:\r\na. Pengelolaan Kekayaan Intelektual;\r\nb. dukungan perlindungan Kekayaan Intelektual;\r\nc. pemberdayaan pelaku Kekayaan Intelektual;\r\nd. sistem informasi;\r\ne. partisipasi masyarakat;\r\nf. pembinaan dan pengawasan;\r\ng. kerja sama;\r\nh. penghargaan; dan\r\ni. pendanaan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2024. \n 30 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan kekayaan intelektual di Kabupaten Kotawaringin Barat. Latar belakangnya adalah perlunya dukungan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pemenuhan hak atas kekayaan intelektual untuk meningkatkan kualitas hidup dan daya saing daerah. Tujuannya adalah memberikan perlindungan hukum, mendorong produktivitas dan kreativitas, serta menjaga kebudayaan masyarakat.

Ketentuan substansial mencakup:

Pengelolaan Hak Cipta dan Ekspresi Budaya Tradisional, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial, dan Pemilikan Kekayaan Intelektual Hasil Penelitian dan Pengembangan.
Pemerintah Daerah sebagai pemegang Hak Cipta atas ciptaan yang dihasilkan dalam hubungan dinas atau kerja, berhak mendapatkan royalti jika dikomersialkan.
Pengelolaan Hak Cipta meliputi karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
Pemerintah Daerah mengelola ekspresi budaya tradisional, dengan hak cipta dipegang oleh negara.
Pemerintah Daerah sebagai pemegang Paten atas invensi yang dihasilkan dalam hubungan dinas atau kerja, berhak mendapatkan royalti jika dikomersialkan.
Paten meliputi Paten dan Paten sederhana.
Pemerintah Daerah sebagai pemegang hak atas merek yang dihasilkan pembuat merek dalam hubungan dinas atau kerja.
Pemerintah Daerah mendorong pendaftaran Indikasi Geografis untuk barang dan/atau produk yang memiliki reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu karena faktor lingkungan geografis.
Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan dukungan perlindungan dan pemeliharaan paling sedikit dua produk kekayaan intelektual lokal.
Bupati dapat membentuk Sentra Kekayaan Intelektual.
Bupati menetapkan kebijakan pengutamaan kekayaan intelektual lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sektor wisata.
Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi biaya pendaftaran Kekayaan Intelektual kepada Masyarakat.
Pemerintah Daerah memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pengelolaan Kekayaan Intelektual.
Bupati bertanggung jawab melaksanakan pemberdayaan pelaku Kekayaan Intelektual di Daerah.
Pemerintah Daerah membangun sistem informasi Kekayaan Intelektual.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF WEST KOTAWARINGIN
THE PROVINCE OF CENTRAL KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF KOTAWARINGIN BARAT REGENCY
NUMBER 5 OF 2024
on
INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST KOTAWARINGIN,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that the management of intellectual property is part of the Regional Government's responsibility in an effort to provide support for the protection and fulfillment of human rights, especially the right to obtain benefits from intellectual property in order to improve the quality of life and welfare of every citizen in accordance with the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that West Kotawaringin Regency has a variety of intellectual property potential from the regional government and the community that needs to be managed so as to support the competitiveness of the region;
that in order to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e2109e85-60a3-4000-91db-e5ce9d4b3aa3","actionData","errors"]