[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e20e8bc2-0e3d-425a-b9a4-c2fd987f7798","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung Nomor 26 Tahun 2003 tentang Organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung No. 26 Tahun 2003","number","26","year","2003","published_date","2003-12-15","effective_date","2003-12-29","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Belitung","place_of_enactment","Tanjung Pandan","theme","Organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kantor-kependudukan-catatan-sipil
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 26, LD Tahun 2003 Nomor 34
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, setiap daerah diharuskan melakukan penataan organisasi perangkat daerah yang dimiliki sesuai dengan peraturan tersebut, yang ditetapkan dengan peraturan daerah. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 27 Tahun 2000; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 8 Tahun 2003; Keppres No. 44 Tahun 1999; Perda Kab. Belitung No. 18 Tahun 2000; Perda Kab. Belitung No. 8 Tahun 2003. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana tugas tertentu pemerintah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Hal-hal yang diatur antara lain tugas dan fungsi Organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Susunan Organisasi yang meliputi Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Kelahiran dan Kematian, Seksi Perkawinan dan Perceraian, Seksi Kependudukan dan Kelompok Jabatan Fungsional. Selain itu juga mengatur tentang tata kerja dan ketentuan peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2003. \n Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dinyatakan tidak berlaku. \n 12 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 2)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kabupaten di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Kantor ini dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas utama Kantor adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Fungsi Kantor meliputi perumusan kebijakan teknis, penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pengelolaan urusan ketatausahaan. Kewenangan Kantor mencakup bidang kependudukan (penetapan kebijakan dinamika kependudukan, penataan persebaran penduduk, penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan, penerbitan dokumen kependudukan, dll.) dan bidang catatan sipil (penyelenggaraan sistem administrasi pencatatan penduduk terkait kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dll.).

Struktur organisasi Kantor terdiri dari Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Kelahiran dan Kematian, Seksi Perkawinan dan Perceraian, Seksi Kependudukan, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Masing-masing bagian memiliki tugas dan fungsi spesifik yang mendukung pelaksanaan tugas Kantor secara keseluruhan.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 2) dinyatakan tidak berlaku.\n2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[98],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","PERDA Kab. Belitung No. 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/62178/perda-kab-belitung-no-20-tahun-2007","7d34961f-2d40-4a9d-8189-c72d7b822f78","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BELITUNG REGENCY
NUMBER 26 YEAR 2003
CONCERNING
ORGANIZATION OF THE POPULATION AND CIVIL REGISTRY OFFICE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BELITUNG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the enactment of Government Regulation Number 8 of 2003 concerning Guidelines for Regional Apparatus Organizations, each Region is required to reorganize its regional apparatus organization in accordance with the Regulation;
that based on the above considerations, it is deemed necessary to establish a Regional Regulation of Belitung Regency concerning the Organization of the Population and Civil Registry Office;

In view of:

Law Number 28 of 1959 concerning the establishment of Level II Regions and Municipalities in South Sumatra (State Gazette of 1959 Number 73, Supplement to State Gazette Number 1821);
Law Number 1 of 1974

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e20e8bc2-0e3d-425a-b9a4-c2fd987f7798","actionData","errors"]