[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e207aa63-3e7c-41d0-a4d3-610363da87e1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kasus Narkotika Psikotropika","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2019","number","16","year","2019","published_date","2019-01-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e45b1363-11cb-4a11-b70b-f69c41a05334","Pemberantasan Narkotika","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kutai Barat","place_of_enactment","Sendawar","theme","Pencegahan dan Penanganan Kasus Narkotika Psikotropika","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Narkotika
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2019/NO.16: TLD NO. 208
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pencegahan dan Penanganan Kasus Narkotika Psikotropika
ABSTRAK:	\n \n pencegahan dan Penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika dan psikotropika telah meluas sampai wilayah pelosok pedesaan di wilayah Kabupaten Kutai Barat sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika; untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 Pasal 4 huruf a tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Kasus Narkoba dan Psikotropika melalui penetapan Peraturan Daerah; berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Kasus Narkoba dan Psikotropika. \n Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Per. Mendagri No. 21 Tahun 2013. \n Peraturan ini merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanganan Kasus Narkoba dan Psikotropika, Fasilitasi pencegahan dan Penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ini meliputi antisipasi dini, pencegahan melalui lingkungan keluarga, pendidikan, masyarakat Pemerintah Daerah, selanjutnya membahas hal yang berkaitan dengan penanganan, pendanaan, partisipasi masyarakat, upaya khusus, pembinaan dan pengawasan, forum koordinasi, dan penghargaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2019. \n 24 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2019 ini mengatur tentang pencegahan dan penanganan kasus narkotika dan psikotropika. Latar belakangnya adalah meluasnya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika hingga pelosok pedesaan di Kutai Barat, yang memerlukan upaya pencegahan dan penanganan yang terstruktur.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. Antisipasi Dini: Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) untuk melakukan antisipasi dini, termasuk pemasangan pengumuman larangan narkoba, kampanye informasi, dan edukasi dini.\n2. Pencegahan: Upaya pencegahan dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, pemerintah daerah, DPRD, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan, dan media massa. Pemerintah Daerah mengoordinasikan upaya ini dengan BNK, meliputi pendataan, perencanaan program, sistem informasi, sosialisasi, pemeriksaan, penguatan pendidikan, kegiatan parenting, dan menciptakan lingkungan kondusif.\n3. Penanganan: Pemerintah Daerah menangani penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika melalui fasilitasi rehabilitasi medis di Rumah Sakit Daerah yang ditunjuk oleh Bupati, dengan kemungkinan kerjasama dengan instansi vertikal dan lembaga swasta. Pemerintah Daerah juga memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia dan penyediaan sarana prasarana rehabilitasi medis.\n4. Pendanaan: Pembiayaan kegiatan pencegahan dan penanganan dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah, termasuk pembiayaan pendampingan dan advokasi bagi pecandu di bawah umur.\n5. Partisipasi Masyarakat: Masyarakat berpartisipasi dalam pencegahan dan penanganan dengan meningkatkan ketahanan keluarga, kesadaran masyarakat, membentuk wadah partisipasi, menciptakan lingkungan kondusif, dan terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan. Masyarakat wajib melaporkan penyalahgunaan narkotika kepada pihak berwenang.\n6. Upaya Khusus: Pemerintah Daerah memberikan pendampingan dan advokasi kepada pecandu di bawah umur dan keluarga pecandu.\n7. Pembinaan dan Pengawasan: Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pencegahan dan penanganan, termasuk pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi medis dan sosial.\n8. Forum Koordinasi: Dibentuk Forum Koordinasi yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, BNK, kepolisian, satuan pendidikan, lembaga keagamaan, LSM, dan organisasi masyarakat/pemuda.","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 10 huruf a sampai dengan huruf g, Pasal 11 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf e serta Pasal 20 huruf a, huruf b dan huruf c dapat dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, denda administratif, dan pencabutan izin usaha.\n3. Bupati dapat mencabut izin usaha terhadap badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang menjadi tempat peredaran narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF WEST KUTAI
EAST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF WEST KUTAI REGENCY
NUMBER 16 OF 2019
CONCERNING
PREVENTION AND HANDLING OF NARCOTICS AND PSYCHOTROPICS CASES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST KUTAI,

\n\n \n \n

Considering:

that the prevention and handling of narcotics and psychotropics abuse has spread to remote rural areas in the West Kutai Regency, so it is necessary to make efforts to prevent and handle cases of narcotics and psychotropics abuse;
that in order to implement the provisions in Article 4 letter a of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 21 of 2013 concerning Facilitation of Prevention of Narcotics Abuse, in an effort to Prevent and Handle Narcotics and Psychotropics Cases through the enactment of Regional Regulations;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e207aa63-3e7c-41d0-a4d3-610363da87e1","actionData","errors"]