[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e1fccd96-a321-4690-8e33-da807121d50c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2021","number","7","year","2021","published_date","2021-12-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"494821e7-dcec-40a4-8554-58ceda8fc587","Keagamaan & Penyelenggaraan Ibadah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara","place_of_enactment","Lasusua","theme","Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

fasilitasi
2021
Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2021 Nomor 18
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk menjamin Iasilitasi penyelenggaraan\r\npesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan\r\nfungsi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Kolaka \r\nUtara, diperlukan pengaturan untuk memberikan\r\nrekognisi, afirmasi dan fasilitasi berdasarkan tradisi\r\ndan kekhasanny a; \r\nb. bahwa pesantren di Kabupaten Kolaka Utara perlu\r\ndikembangkan dan diberdayakan melalui kebijakan\r\nfasilitasi penyelenggaraan pesantren yang\r\nmengakomodasi perkembangan, aspirasi dan\r\nkebutuhan hukum masyarakat serta menempatkan\r\npengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan\r\nperundang-undangan yang teritegrasi dan\r\nkomprehensif; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi\r\nPenyelenggaraan Pesantren. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);\r\n3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);\r\n4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);\r\n5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);\r\n6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);\r\n12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);\r\n13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);\r\n14. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);\r\n15. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972). \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II RUANG LINGKUP\r\nBAB III PENYELENGGARAAN\r\nBAB IV TIM FASILITASI PENYELENGGARAAN\r\nBAB V PENDANAAN\r\nBAB VI KERJASAMA\r\nBAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT\r\nBAB VIII KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2021. \n 29 Hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren di Kabupaten Kolaka Utara. Tujuannya adalah untuk menjamin fasilitasi pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, serta untuk mengembangkan dan memberdayakan pesantren melalui kebijakan fasilitasi yang mengakomodasi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.\n\nFasilitasi penyelenggaraan pesantren berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kebangsaan, kemandirian, keberdayaan, kemaslahatan, multikultural, profesionalitas, akuntabilitas, keberlanjutan, dan kepastian hukum. Tujuannya adalah membentuk individu yang unggul, membentuk pemahaman agama yang moderat, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.\n\nRuang lingkup fasilitasi meliputi penyelenggaraan, tim fasilitasi, pendanaan, kerja sama, dan partisipasi masyarakat. Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pesantren wajib mengembangkan nilai Islam rahmatan lil'alamin berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.\n\nPemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat Pesantren sesuai dengan kewenangannya. Dukungan dapat berupa kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan. Pemerintah Daerah juga dapat memberikan bantuan kepada Majelis Masyayikh dalam memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pendidikan pesantren.\n\nBupati membentuk tim fasilitasi penyelenggaraan pesantren yang bertugas untuk mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan pesantren. Sumber pendanaan fasilitasi penyelenggaraan pesantren bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah. Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dengan Pesantren dalam meningkatkan peran dan mutu Pesantren. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH KOLAKA
THE PROVINCE OF SOUTHEAST SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF KOLAKA UTARA REGENCY
NUMBER YEAR 2021
on
FACILITATION OF PESANTREN ORGANIZATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH KOLAKA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that to ensure the facilitation of pesantren implementation in the function of education, the function of da'wah, and the function of community empowerment in North Kolaka Regency, it is necessary to regulate to provide recognition, affirmation and facilitation based on their traditions and uniqueness;
that pesantren in North Kolaka Regency needs to be developed and empowered through a pesantren implementation facilitation policy that accommodates developments, aspirations and legal needs of the community and places its legal arrangements within the framework of integrated and comprehensive laws and regulations;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e1fccd96-a321-4690-8e33-da807121d50c","actionData","errors"]