[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e1e57f4d-4472-4e16-8b24-cab8846c85fb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum","short_title","Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024","number","16","year","2024","published_date","2024-10-24","effective_date","2024-11-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","f3559e01-26ea-46bc-94fb-ea7b96bf33b9","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Komisi Pemilihan Umum","short_name","Peraturan KPU","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"e9d83b7e-f210-451c-90dd-5e3efd1b1cc0","Dokumentasi & Informasi Hukum","tags",[],"location","Komisi Pemilihan Umum","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

JDIH
2024
Peraturan Komisi Pemilihan Umum NO. 16, BN 2024 (799) : 9 hlm.; jdih.kpu.go.id
Peraturan Komisi Pemilihan Umum TENTANG Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum
ABSTRAK:	\n \n Peraturan Komisi ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presien Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, serta untuk efektivitas pelaksanaan jaringan dan informasi hukum sehingga perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum \n Dasar Hukum Peraturan Komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020 \n Dalam Peraturan Komisi ini diatur mengenai organisasi, tugas dan fungsi, pengelolaan, pemantauan dan evaluasi serta pendanaan Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Komisi Pemilihan Umum \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2024. \n Lampiran file: 9 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mengatur tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Tujuan pembentukan JDIH adalah untuk menjamin pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi dengan Pusat JDIH Nasional, serta menjamin ketersediaan informasi hukum yang lengkap, akurat, cepat, dan mudah diakses. Organisasi JDIH KPU terdiri dari pusat JDIH yang berada di biro hukum Sekretariat Jenderal KPU dan anggota JDIH di sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pusat JDIH bertugas merumuskan kebijakan, mengembangkan, dan mengelola dokumen hukum dan informasi hukum, serta melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap anggota JDIH. Anggota JDIH bertugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh unit kerja masing-masing. Pengelolaan dilakukan secara manual dan melalui media elektronik, dengan memanfaatkan sistem informasi hukum yang terintegrasi dengan laman Pusat JDIH Nasional. Pusat JDIH melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan JDIH secara berkala.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GENERAL ELECTION COMMISSION
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION
NUMBER 16 OF 2024
ON
LEGAL DOCUMENTATION AND INFORMATION NETWORK
GENERAL ELECTION COMMISSION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

CHAIRMAN OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION,

\n\n \n \n

Considering :

that based on the provisions of Article 5 paragraph (1) of the
Presidential Regulation Number 33 of 2012 on the National
Legal Documentation and Information Network, the Chairman
of the General Election Commission as the head of the institution is obliged to
form a legal documentation and information network organization within its environment;
that for the effectiveness of the implementation of the network
documentation and legal information of the General Election Commission,
it is necessary to regulate the network documentation
and legal information of the General Election Commission;
that based on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e1e57f4d-4472-4e16-8b24-cab8846c85fb","actionData","errors"]