[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e1d8e766-86a5-4df8-9482-447726c58a8a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kepemudaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara Nomor 5 Tahun 2022","number","5","year","2022","published_date","2022-12-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"cdb0ad09-b4d9-463f-bd32-671a7a1373ae","Kepemudaan & Olahraga",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Toraja utara","place_of_enactment","Rantepao","theme","Kepemudaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kEPEMUDAAN
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD Kab. Toraja Utara 2022 No.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kepemudaan
ABSTRAK:	\n \n Pemuda mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan Bangsa sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan\r\nsebagai bagian dari pembangunan Nasional dan pembangunan Daerah; Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Nasional dan pembangunan Daerah diperlukan pemuda yang berakhlak mulia, sehat, tangguh, cerdas, mandiri dan profesional; berdasarkan ketentuan pasal 11, pasal 12 dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah bertangungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah. \n Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2008; UU Nomor 40 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 41 Tahun 2011; Perpres Nomor 43 Tahun 2022; Permenpora Nomor 59 Tahun 2013; Perda Prov. Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2018. \n Dalam Peraturan Daerah diatur tentang BAB IKETENTUAN UMUM, Pengertian Daerah, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perangkat Daerah, Pemuda, Kepemudaan, Pemberdayaan, Pelayanan kepemudaan, Penyadaran pemuda, Pengembangan kepemimpinan pemuda, Pengembangan kewirausahaan pemuda, Pengembangan kepeloporan pemuda, Kemitraan, Organisasi Kepemudaan, Penghargaan, Masyarakat, Sekaa Teruna, Prasarana dan Sarana Kepemudaan, Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemuda Daerah, Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan, Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah. BAB II RUANG LINGKUP. BAB III ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN. BAB IV TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH. BAB V PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA, Peran, Tanggung Jawab, Hak. BAB VI PELAYANAN KEPEMUDAAN,Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan. BAB VII KOORDINASI DAN KEMITRAAN KEPEMUDAAN. BAB VIII PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN. BAB IX ORGANISASI KEPEMUDAAN. BAB X PENGHARGAAN. BAB XI PENDANAAN. BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN. BAB XIII LARANGAN. BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF. BAB XV KETENTUAN PERALIHAN. BAB XVI KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2022. \n XVI Bab, 44 Pasal (23 Hlm.) dan 8 Hlm. Penjelasan. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengembangkan potensi dan peran pemuda dalam pembangunan daerah, dengan fokus pada penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda. Latar belakangnya adalah perlunya pemuda yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, mandiri, dan profesional untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan daerah.

Pemerintah Daerah memiliki tugas menetapkan kebijakan daerah serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan, dengan kewenangan menetapkan dan melaksanakan kebijakan terkait pelayanan kepemudaan. Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan pelayanan kepemudaan sesuai karakteristik dan potensi daerah, yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan melalui koordinasi strategis lintas sektor.

Peran pemuda meliputi kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam pembangunan nasional. Pemuda memiliki tanggung jawab dalam menjaga Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat. Setiap pemuda berhak mendapatkan perlindungan, pelayanan prasarana dan sarana kepemudaan, advokasi, akses pengembangan diri, dan kesempatan berperan serta dalam program kepemudaan.

Pelayanan kepemudaan meliputi penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan. Penyadaran diarahkan untuk memahami perubahan lingkungan, pemberdayaan untuk membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda, dan pengembangan untuk menggali potensi melalui kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam Pelayanan Kepemudaan. Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana pelayanan kepemudaan, dan organisasi kepemudaan dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan. Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pemuda berprestasi dan pihak yang berjasa dalam memajukan potensi pemuda. Pendanaan pelayanan kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan dan masyarakat.

","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Organisasi Kepemudaan dan yang terkait dengan pelayanan Kepemudaan di Daerah harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.","sanctions","1. Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah namun tidak melakukan kegiatan paling sedikit 1 (satu) tahun, dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.\n2. Pengurus organisasi Kepemudaan dengan sengaja tidak melaporkan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kepada Pemerintah Daerah, dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.\n3. Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah, terbukti tidak memenuhi persyaratan, dikenakan sanksi administratif berupa penolakan pencatatan.\n4. Pengurus Organisasi Kepemudaan dengan sengaja tidak melaporkan pertanggungjawaban keuangan atau mengumumkan laporan keuangan, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH TORAJA
THE PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF TORAJA UTARA REGENCY
NUMBER 5 OF 2022
ON
YOUTH

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH TORAJA,

\n\n \n \n

Considering :

that youth have a very strategic role in Nation Building so it is necessary to develop their potential and role through awareness, empowerment and development as part of National Development and Regional Development;
that in order to realize the goals of National Development and Regional Development, youth with noble character, healthy, resilient, intelligent, independent and professional are needed;
that based on the provisions of Article 11, Article 12 and Article 13 of Law Number 40 of 2009 on Youth, the Regional Government is responsible for carrying out awareness, empowerment and development of youth potential in accordance with the characteristics and potential of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e1d8e766-86a5-4df8-9482-447726c58a8a","actionData","errors"]