[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e1d5f7b4-89b2-42b3-81ed-87c62b19c939","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":85,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Toraja utara Nomor 20 Tahun 2024 tentang PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI DAERAH","short_title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Toraja utara Nomor 20 Tahun 2024","number","20","year","2024","published_date","2024-12-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6d17806f-165e-49c4-b243-c9a756d7cd3b","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Bupati (Perbup)","short_name","Perbup","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"46755570-d1c0-4683-96d5-037a783dcc28","Keterbukaan Informasi",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"e9d83b7e-f210-451c-90dd-5e3efd1b1cc0","Dokumentasi & Informasi Hukum","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Toraja utara","place_of_enactment","Rantepao","theme","PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN-JARINGAN-DOKUMENTASI-DAN-INFORMASI-HUKUM-DI-DAERAH
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 Nomor 20
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI DAERAH
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;\r\nb. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);\r\n3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);\r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);\r\n5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);\r\n6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);\r\n7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33); \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II PENGELOLAAN\r\nBAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN\r\nBAB IV PENDANAAN\r\nBAB V KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2024. \n 6 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan Bupati ini ditetapkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Kebijakan ini bertujuan untuk menata dan menyelenggarakan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara agar lebih terintegrasi.

Ketentuan Substansial

Pengelolaan JDIH Daerah berkedudukan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Ruang lingkup pengelolaan meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum daerah, serta penataan sistem informasi hukum melalui teknologi informasi. Produk hukum yang dikelola mencakup Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, dan kegiatan sosialisasi produk hukum. Sistem informasi hukum dikelola melalui sistem katalog, sistem mandiri (stand alone), dan sistem internet (website). Pengelola diwajibkan melakukan pembaruan data (updating) pada website JDIH paling sedikit satu minggu sekali setelah melalui pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi oleh Tim JDIH Daerah. Tim JDIH Daerah dibentuk melalui Keputusan Bupati dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari unsur pimpinan daerah, Bagian Hukum, serta Dinas yang membidangi komunikasi dan informatika. Selain itu, Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan untuk menjamin kualitas dan kepatuhan pengelolaan JDIH, dengan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau sumber lain yang sah.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGENT OF NORTH TORAJA
PROVINCE OF SOUTH SULAWESI
REGULATION OF THE REGENT OF NORTH TORAJA
NUMBER 20 OF 2024
CONCERNING
MANAGEMENT OF THE LEGAL DOCUMENTATION AND INFORMATION NETWORK IN THE REGION

BY THE GRACE OF THE ONE ALMIGHTY GOD

REGENT OF NORTH TORAJA,

Considering :

that to improve services to the community regarding the need for complete, accurate, easy, and fast legal documentation and information, it is necessary to have a well-organized and well-implemented legal documentation and information network management;
that based on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e1d5f7b4-89b2-42b3-81ed-87c62b19c939","actionData","errors"]