[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e1d35d0f-ca7d-4404-9c1c-d2bb629923b2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapin Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapin Nomor 4 Tahun 2024","number","4","year","2024","published_date","2024-07-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"b2a58e98-0a7f-43b0-b4c1-8b4641d0209e","Layanan Umum Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tapin","place_of_enactment","Rantau","theme","Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Badan Layanan Umum
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD/2024/NO.4
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa budaya daerah merupakan identitas daerah dan menjadi aset bangsa dan negara yang harus dilestarikan dan dikembangkan sehingga dapat menciptakan masyarakat yang memiliki jati diri, berakhlak mulia, beradab dan menjaga keluhuran budi, nilai dan norma yang bersendikan Pancasila;bahwa untuk melestarikan dan mengembangkan budaya daerah diperlukan Langkah nyata melalui suatu perencanaan yang sistematis, terpadu dan terukur agar berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021;Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2009;. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2009;. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2017; \n Peraturan Bupati ini mengatur tentang PELESTARIAN\r\nDAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAERAH,dengan sistematika:KETENTUAN UMUM;ASAS DAN PRINSIP;MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP;TUGAS DAN WEWENANG;HAK DAN KEWAJIBAN;PERAN SERTA MASYARAKAT;PENYELENGGARAAN PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAERAH;PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA;PELESTARIAN TRADISI;PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGETAHUAN TRADISIONAL;PEMBINAAN LEMBAGA BUDAYA DAN LEMBAGA ADAT SERTA LEMBAGA SENI;PENYELENGGARAAN PELESTARIAN DAN PEMBINAAN KESENIAN;PENGGALIAN DAN PEMBINAAN SEJARAH LOKAL;PENDAFTARAN;SUMBER DAYA;PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;PENDANAAN;PERSELISIHAN;KETENTUAN PERALIHAN;KETENTUAN PENUTUP; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2024. \n 28 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan budaya daerah Kabupaten Tapin. Latar belakangnya adalah bahwa budaya daerah merupakan identitas dan aset bangsa yang perlu dilestarikan.

\r\n\r\n

Ketentuan Substansial:

\r\n

Pemerintah Daerah bertugas melaksanakan pendataan warisan budaya, menjamin kebebasan berekspresi budaya, memfasilitasi pelestarian dan pengembangan budaya, serta melakukan koordinasi antar lembaga. Pemerintah Daerah berwenang merumuskan kebijakan pelestarian budaya, menyelenggarakan pelestarian dan pengembangan budaya, melakukan kerjasama antar daerah, melakukan pembinaan dan pengawasan, menetapkan kawasan kebudayaan daerah, dan memfasilitasi penyelenggaraan pelestarian dan pengembangan budaya oleh masyarakat.

\r\n\r\n

Setiap orang berhak berekspresi, mendapatkan perlindungan atas ekspresi budaya, berpartisipasi dalam pelestarian dan pengembangan budaya, mendapatkan akses informasi kebudayaan, memanfaatkan sarana dan prasarana kebudayaan, memperoleh manfaat dari pelestarian dan pengembangan budaya, mendapatkan penghargaan atas prestasi dan kontribusi, serta memperoleh manfaat ekonomi dari kebudayaan daerah. Setiap orang berkewajiban mendukung upaya pelestarian dan pengembangan budaya, memelihara kebinekaan, mendorong interaksi antarbudaya, mempromosikan kebudayaan daerah dan nasional, serta memelihara sarana dan prasarana kebudayaan.

\r\n\r\n

Masyarakat berperan serta dalam kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya melalui perorangan, organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan, dan/atau forum komunikasi kebudayaan. Peran serta masyarakat meliputi aktif dalam menanamkan pemahaman kebhinekaan, memperkokoh jati diri daerah dan nasional, menumbuhkan kebanggaan daerah dan nasional, dan mempererat persatuan bangsa; berperan aktif dalam mengembangkan budaya daerah melalui dialog, temu budaya, sarasehan, dan kegiatan lainnya yang terkait pelestarian dan pengembangan budaya daerah; dan memberikan masukan dan membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah.

\r\n","transitional_provisions","1. Seluruh kegiatan yang terkait dengan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.\r\n2. Seluruh kerjasama kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah yang telah disepakati Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerjasama tersebut.\r\n3. Seluruh ketentuan yang berkaitan dengan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\r\n4. Dalam hal kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF TΑΡΙΝ
PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF TΑΡΙΝ REGENCY
NUMBER 04 YEAR 2024
CONCERNING
PRESERVATION AND DEVELOPMENT OF REGIONAL CULTURE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TAPIN,

\n\n \n \n

Considering:

that regional culture is the identity of the region and an asset of the nation and state that must be preserved and developed so as to create a society that has identity, is of noble character, civilized and maintains the glory of character, values and norms based on Pancasila;
that in order to preserve and develop regional culture, concrete steps are needed through systematic, integrated and measurable planning so that it is effective and successful for the community in preserving and developing regional culture;
that based on the considerations as referred to in letters a and letter b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e1d35d0f-ca7d-4404-9c1c-d2bb629923b2","actionData","errors"]