[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e1d1100f-cc0e-4640-83eb-be87fba6ecea","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Se Kota Banjarbaru","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 8 Tahun 2011","number","8","year","2011","published_date","2011-02-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjarbaru","place_of_enactment","Banjarbaru","theme","Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Se Kota Banjarbaru","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak dan Retribusi Daerah
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2011/NO.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Se Kota Banjarbaru\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa salah satu upaya Pemerintah Kota dalam rangka meningkatkan\r\nkualitas pelayanan kesehatan masyarakat, perlu adanya pembinaan,\r\npengawasan dan penertiban yang sesuai dengan tingkat laju sosial\r\nekonomi masyarakat;\r\nbahwa Puskesmas merupakan Sarana Sentral Pelayanan Kesehatan pada\r\ntingkat dasar, sehingga perlu adanya aturan hukum yang mencerminkan\r\nakuntabilitas dan keterbukaan terhadap penyelenggaraan pelayanan dan\r\npenetapan tarifnya;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan\r\nhuruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi\r\nPelayanan Kesehatan pada Puskesmas se Kota Banjarbaru; \n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor\r\n741/MENKES/PER/VII/2008; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/Menkes/SK/II/2004; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor\r\n131/Menkes/SK/II/2004; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor\r\n828/Menkes/SK/IX/2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Se Kota Banjarbaru dengan sistematika; Ketentuan Umum; Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi; Jenis Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan; Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan; Pelayanan Penunjang Medis; Pelayanan Konsultasi; Pelayanan Farmasi; Pemakaian Ambulance dan Mobil Jenazah; Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan; Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Peserta PT. ASKES Indonesia dan Lembaga Lain/Perusahaan; Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Kesehatan Daerah; Administrasi Umum dan Keuangan; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Rawat Jalan; Retribusi Rawat Inap; Wilayah Pemungutan; Pembayaran Retribusi; Sanksi Administrasi; Penagihan Retribusi; Tata Cara Pemungutan Retribusi; Pengembalian Kelebihan Bayaran; Kedaluwarsa Penagihan; Penyetoran Retribusi; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Ketentuan Pengecualian; Pembinaan dan Pengawasan; Pembukuan dan Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 27 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2000 Nomor 24 Seri B Nomor Seri 8).\n\nPeraturan ini mengubah:\n1. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling dalam Wilayah Kota Banjarbaru.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas di Kota Banjarbaru. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat melalui pembinaan, pengawasan, dan penertiban yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan akuntabilitas dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan penetapan tarif di Puskesmas.

Ketentuan substansial mencakup objek retribusi yaitu jasa pelayanan dan penggunaan fasilitas kesehatan di Puskesmas yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi rawat jalan (Puskesmas, Pustu, Pusling, Polindes, dan UGD), rawat inap, tindakan medis, penunjang medis, pemeriksaan kesehatan haji, pelayanan mobil ambulans dan jenazah, pelayanan persalinan, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak. Pendaftaran dikecualikan dari objek retribusi. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan kesehatan di Puskesmas. Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Peraturan ini juga mengatur jenis fasilitas dan pelayanan kesehatan yang tersedia di Puskesmas, seperti rawat inap, rawat darurat, rawat jalan, pelayanan transportasi (ambulans dan mobil jenazah), serta berbagai jenis pelayanan medis (umum, KIA/KB, gigi dan mulut, laboratorium, farmasi, kesehatan lingkungan, pemeriksaan dan konsultasi dokter spesialis, rekam medik, rujukan, UGD, ketatausahaan, imunisasi, gizi, persalinan, dan pelayanan kesehatan khusus).

Peraturan ini juga mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan, termasuk rawat darurat, rawat jalan, rawat inap, perawatan jenazah, dan transportasi pasien. Selain itu, diatur pula mengenai pelayanan penunjang medis (laboratorium dan farmasi), pelayanan konsultasi (medis, gizi, dll), pelayanan farmasi, pemakaian ambulans dan mobil jenazah, pemeriksaan/pengujian kesehatan, pelayanan kesehatan bagi pasien peserta PT. Askes Indonesia dan lembaga/perusahaan lain, serta pelayanan kesehatan bagi pasien peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Kesehatan Daerah.

Administrasi umum dan keuangan juga diatur, termasuk pengelolaan administrasi secara terpadu dan akuntabel, serta administrasi keuangan sesuai standar akuntansi keuangan pemerintah. Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari komponen jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling dalam Wilayah Kota Banjarbaru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.\n2. Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis, prosedur dan administrasi pelaksanaan pelayanan kesehatan diatur lebih lanjut oleh Walikota sesuai ketentuan berlaku.","sanctions","Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah (STRD).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANJARBARU CITY
NUMBER 8 OF 2011
ABOUT
HEALTH SERVICE CHARGES
AT COMMUNITY HEALTH CENTERS THROUGHOUT BANJARBARU CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJARBARU,

Considering:

that one of the efforts of the City Government in order to improve the quality of public health services, there needs to be guidance, supervision and control that is in accordance with the level of social and economic progress of the community;
that the Community Health Center is a Central Facility for Health Services at the basic level, so there needs to be a legal rule that reflects accountability and transparency towards the implementation of services and the determination of tariffs;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Health Service Charges at Community Health Centers throughout Banjarbaru City;

In view of:

Law Number 8 of 1981

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e1d1100f-cc0e-4640-83eb-be87fba6ecea","actionData","errors"]