[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e1cd3eb7-32a1-4392-9c1c-15f351c4de84","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2019","number","16","year","2019","published_date","2019-11-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"60ffbcec-c21d-40ca-ac1f-d9640b99ae0a","Kesejahteraan Sosial Masyarakat",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bekasi","place_of_enactment","Bekasi","theme","Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perlindungan - da - pemenuhan - hak - penyandang - disabilitas
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD 2019/Nomor 16 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Penmyandang Disabilitas di Kota Bekasi adalah warga negara yang memiliki hak, kewajiban, dan peran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak bagi Penyandang disabilitas maka perlu menetapkanm Perda tentang perlindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI tahun 1945; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Uu No. 35 Tahun 2014; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 13 tahun 2003; UU No. 20 tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; Uu No. 38 Tahun 2004; Uu no. 3 Tahun 2005; UU No.23 Tahun 2006 sebagaiman atelah diubah dengahn UU No. 24 Tahun 2013; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2009; UU no. 25 Tahun 2009; UU No. 35 Tahun 2009; UU no. 44 Tahun n2009; UU No. 1 Tahun 2011; UuUNo. 12 Tahun 2011; UU No. 19 Tahun 2011; UU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Uu No. 2 Tahun 2017; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 tahun 2014; UU No. 8 Tahun 2016; PP No. 43 Tahun 1996; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 16 Tahun 2007; PP No. 17 Tahun 2007; PP No. 17 Tahun 2010; PP No. 61 Tahun 2010; Perda Jabar No. 7 Tahun 2013; Perda Kota bekasi No. 06 Tahun 2016. \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Asas Prinsip Dan Tujuan, Ragam Penyandang Disabilitas, Kewajiban Dan Tanggungjawab, Hak Penyandang Disabilitas, Aksesbilitas, Rehabilitasi, Pemelihraan Taraf Kesejahteraan Sosial, Perlindungan Khusus, Pelayanan Dan Pemberdayaan Pemyandang Disabilitas, Komite Perlindungan Hak Hak Penyandang disabilitas, Peran serta Masyarakat Dan Dunia Usaha, Kerejasaam Dan Kemitraan, Penfhargaan, Rencana Induk, Kooridnasi pembinaan Dan Pengawasan, Larangan, Sanksi administrasi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2019. \n 34 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara. Latar belakangnya adalah bahwa Penyandang Disabilitas masih mengalami diskriminasi dan hak-hak mereka belum terpenuhi.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Hak-hak Penyandang Disabilitas: Peraturan ini menjabarkan berbagai hak Penyandang Disabilitas, termasuk hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup mandiri, berekspresi, berpindah tempat, dan bebas dari diskriminasi.
Kewajiban Pemerintah Daerah: Pemerintah Daerah Kota Bekasi memiliki kewajiban untuk menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas, serta mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan perlindungan tersebut.
Aksesibilitas: Peraturan ini mengatur penyediaan aksesibilitas fisik dan non-fisik di berbagai fasilitas publik, seperti bangunan umum, jalan umum, pertamanan, angkutan umum, sarana keagamaan, sarana pendidikan, sarana ketenagakerjaan, dan sarana kesehatan.
Rehabilitasi: Peraturan ini mengatur rehabilitasi medik, pendidikan, pelatihan, dan sosial bagi Penyandang Disabilitas.
Komite Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas: Pemerintah Daerah Kota dapat membentuk Komite Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas.

Peraturan ini juga mengatur peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 74 dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, dan pencabutan izin.\n2. Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 73 dan Pasal 75, dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).\n3. Setiap orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf d sampai dengan huruf p dan huruf r sampai dengan huruf v, dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Disabilitas.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BEKASI CITY

NUMBER : 16
SERIES: E

REGIONAL REGULATION OF BEKASI CITY
NUMBER 16 OF 2019
ON
PROTECTION AND FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BEKASI,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that Persons with Disabilities in Bekasi City are citizens who shall have the same rights, obligations, roles and positions based on the 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia;
that in social and state life, Persons with Disabilities still experience various forms of discrimination so that their rights have not been fulfilled;
that to ensure the protection and fulfillment of rights for Persons with Disabilities, a legal basis is needed as the implementer of higher laws and regulations;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it is necessary to stipulate a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e1cd3eb7-32a1-4392-9c1c-15f351c4de84","actionData","errors"]