[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e1c847b2-162a-4a2f-a015-7f07a4ac32f8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 3 Tahun 2012 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 3 Tahun 2012","number","3","year","2012","published_date","2012-01-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Takalar","place_of_enactment","Pattallassang","theme","PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyertaan modal daerah
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
ABSTRAK:	\n \n untuk melaksanakan ketentuan pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri\r\nDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan\r\nDaerah, Penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan\r\nDaerah, \n Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang\r\nBersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, . Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara , Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan\r\nPerundang-undangan, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan\r\nTanggung Jawab Keuangan Negara, undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan\r\nantara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan , Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang system informasi\r\nkeuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan\r\nDaerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan\r\nModal Pemerintah Daerah pada Pihak Ketiga, eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman\r\nPengelolaan Keuangan Daerah. \n PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TENTANG\r\nPENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2012. \n 6 HALAMAN \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Takalar pada perusahaan penerima modal. Latar belakang peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengharuskan penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuan penyertaan modal adalah untuk meningkatkan kepemilikan modal pada Perusahaan Penerima Modal dalam rangka pertumbuhan perekonomian daerah, pelayanan pada masyarakat, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup penetapan perusahaan penerima modal, yaitu PT. Bank Pembangunan Daerah cabang Sulawesi Selatan, PT. Perkreditan Rakyat Syari'ah, dan Perusahaan Daerah. Penyertaan modal dilakukan dalam bentuk investasi permanen. Besarnya penyertaan modal disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan setiap tahun dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penyertaan modal dianggarkan pada pengeluaran APBD, dan penerimaan hasil penyertaan modal merupakan pendapatan asli daerah yang dianggarkan dalam APBD pada jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF TAKALAR REGENCY
REGIONAL REGULATION OF TAKALAR REGENCY
NUMBER 03 YEAR 2012
ABOUT
CAPITAL PARTICIPATION OF THE TAKALAR REGENCY GOVERNMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TAKALAR,

Considering:

that to implement the provisions of Article 71 paragraph (7) of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 13 of 2006 concerning Guidelines for Regional \n
keuangan, Regional Government Capital Participation is stipulated by a Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Capital Participation of the Takalar Regency Government.

In view of:

Law Number 28 of 1999 concerning State Administrators Who Are Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 75, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3851);
Law Number 17 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e1c847b2-162a-4a2f-a015-7f07a4ac32f8","actionData","errors"]