[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e1c3e0f2-6a7d-4539-8f47-ab00507d7125","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2011 tentang GARIS SEMPADAN SUNGAI, DAERAH MANFAAT SUNGAI, DAERAH PENGUASAAN SUNGAI DAN BEKAS SUNGAI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar No. 11 Tahun 2011","number","11","year","2011","published_date","2011-10-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar","place_of_enactment","Benteng","theme","GARIS SEMPADAN SUNGAI, DAERAH MANFAAT SUNGAI, DAERAH PENGUASAAN SUNGAI DAN BEKAS SUNGAI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SUNGAI
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2011/NO.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG GARIS SEMPADAN SUNGAI, DAERAH MANFAAT SUNGAI, DAERAH PENGUASAAN SUNGAI DAN BEKAS SUNGAI
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka pelaksanaan Perda Kabupaten Selayar Nomor 5 Tahun\r\n2007 tentang Bangunan Gedung perlu dijabarkan lebih lanjut dengan\r\nkebijaksanaan penyelenggaraan sungai yang meliputi segala usaha untuk\r\nmengatur pembinaan, pemeliharaan, penguasaan, pengelolaan pengusahaan\r\ndan pengawasan atas sungai beserta sumbernya dalam memenuhi hajat\r\nhidup dan peri kehidupaan rakyat; bahwa dalam mewujudkan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada\r\nhuruf a, pemanfaatannya diperuntukkan sebesar-besarnya kepada\r\nkepentingan dan kesejahteraan rakyat untuk menuju masyarakat adil dan\r\nmakmur berdasarkan Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945. \n 1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah– Daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n2. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok– Pokok Agraria \r\n 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup \r\n4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung \r\n5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air \r\n6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah \r\n7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang \r\n8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup \r\n9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan \r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang \r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang \r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam \r\n13.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air \r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah \r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota \r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah \r\n 17. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulewesi Selatan \r\n18. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kebupaten Selayar \r\n19. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar .\r\n \n GARIS SEMPADAN SUNGAI, DAERAH MANFAAT SUNGAI, DAERAH PENGUASAAN SUNGAI DAN BEKAS SUNGAI \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2011. \n 11 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Perda Kabupaten Selayar Nomor 5 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2011 mengatur tentang garis sempadan sungai, daerah manfaat sungai, daerah penguasaan sungai, dan bekas sungai. Latar belakang peraturan ini adalah untuk melaksanakan Perda Kabupaten Selayar Nomor 5 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung dan untuk mengatur pembinaan, pemeliharaan, penguasaan, pengelolaan, pengusahaan, dan pengawasan atas sungai beserta sumbernya. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pemanfaatan sungai sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi penetapan garis sempadan sungai berdasarkan kriteria sungai bertanggul atau tidak bertanggul, di dalam atau di luar kawasan perkotaan, serta sungai yang terpengaruh pasang surut air laut. Peraturan ini juga mengatur pemanfaatan lahan di daerah sempadan sungai, daerah manfaat sungai, daerah penguasaan sungai, dan bekas sungai, termasuk persyaratan perizinan dan larangan-larangan tertentu seperti membuang sampah dan mendirikan bangunan untuk hunian atau tempat usaha. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki peran dalam inventarisasi, pengelolaan, dan pengawasan pemanfaatan sungai.","transitional_provisions","1. Bagi para pemanfaat lahan di daerah sempadan sungai, daerah manfaat sungai, daerah penguasaan sungai, dan bekas sungai yang belum mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, segera menyesuaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.","sanctions","Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi:\n\n1. Sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n2. Sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KEPULAUAN SELAYAR REGENCY
NUMBER 11 OF 2011
CONCERNING
RIVER BORDERS, RIVER BENEFIT AREAS,
RIVER CONTROL AREAS AND FORMER RIVERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KEPULAUAN SELAYAR,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to implement Regional Regulation of Selayar Regency Number 5 of 2007 concerning Buildings, it is necessary to elaborate further with policies for river management which includes all efforts to regulate the development, maintenance, control, management, exploitation and supervision of rivers and their sources in fulfilling the necessities of life and livelihoods of the people;
that in realizing the implementation as intended in letter a, its utilization is intended as much as possible for the interests and welfare of the people to achieve a just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e1c3e0f2-6a7d-4539-8f47-ab00507d7125","actionData","errors"]