[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e1bf9f7e-4fc7-4685-b09c-0e08ba47c77b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_100":101,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia","short_title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2017","number","20","year","2017","published_date","2017-10-27","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","6ddf65bc-d0b6-4d08-b564-a0706b3354d3","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Hukum dan HAM","short_name","Permenkumham","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"e3e98fa7-32d7-4072-b4eb-7ffbc2274fe8","Etika Penyelenggara Negara","tags",[],"location","Kementerian Hukum dan HAM","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2017
Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 20, BN.2019/NO.1507, peraturan.go.id : 17 Hlm
Peraturan Menteri Hukum dan HAM TENTANG Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2017. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-07.KP.05.02 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 271).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan nilai Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai Kemenkumham. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya karena dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Nilai-nilai organisasi yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pegawai, yaitu Profesionalitas, Akuntabilitas, Sinergis, Transparansi, dan Inovasi (PASTI).
Kode Etik dan Kode Perilaku yang dibangun berdasarkan nilai PASTI, yang meliputi etika dan perilaku dalam melaksanakan tugas, berkomunikasi, menjaga lingkungan kerja, serta menghindari konflik kepentingan.
Pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku di setiap Unit Eselon I dan Kantor Wilayah untuk melaksanakan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku.
Tata cara penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku, termasuk mekanisme pelaporan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi.

Peraturan ini mengatur hak dan kewajiban pegawai terkait dengan etika dan perilaku, termasuk kewajiban untuk mematuhi Kode Etik dan Kode Perilaku, serta larangan untuk melakukan tindakan yang melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.

","transitional_provisions","1. Peraturan tentang Kode Etik yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan wajib menyesuaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.\n2. Proses penegakan Kode Etik yang sedang berjalan, diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-07.KP.05.02 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 271).","sanctions","Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dikenakan sanksi moral dan/atau tindakan administratif.","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99},"text","Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH- 07.KP.05.02 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia","link","","revoked_by",[102],{"_96":103,"_98":104,"_36":105},"Permenkum No. 31 Tahun 2025 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai","https://peraturan.bpk.go.id/Details/350884/permenkum-no-31-tahun-2025","68a15198-886f-4cf1-932a-3252890ef28c","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
No.1507, 2017
MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS. Code of Ethics. Code of Conduct
Employees. Revocation.

REGULATION OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 20 OF 2017
CONCERNING
CODE OF ETHICS AND CODE OF CONDUCT FOR EMPLOYEES
MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in order to realize the values of Professional, Accountable,
Synergy, Transparent, and Innovative in carrying out the
duties and functions of employees of the Ministry of Law and Human
Rights, it is necessary to prepare a Code of Ethics and Code of
Conduct for Employees;
that the provisions regarding the Code of Ethics for Civil Servants
within the Ministry of Law and Human Rights as regulated in the Regulation of the Minister
of Law and Human Rights Number: M.HH-
07.KP.05.02 of 2012 concerning the Code

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e1bf9f7e-4fc7-4685-b09c-0e08ba47c77b","actionData","errors"]