[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e1b1d9eb-21bd-4d1c-a685-6c6cce2040d7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2022","number","6","year","2022","published_date","2022-03-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tegal","place_of_enactment","Slawi","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penanggulangan-penyakit-kesehatan
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2022/No.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang pemenuhannya menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;\r\nb. bahwa Peraturan Daerah tentang Penyakit Menular telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 dan dalam evaluasi pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang harus disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan perkembangan masyarakat saat ini;\r\nc. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan penanggulangan penyakit menular di kabupaten Tegal maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu diubah;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, \n Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyakit Menular yaitu tentang ketentuan umum, penanganan kasus, KLB, program penanggulangan penyakit menular, Fasilitas pelayanan kesehatan, larangan, protokol Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, pembinaan dan pengawasan dan ketentuan penyidikan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2022. \n Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyakit Menular \n 17 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 139)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat, khususnya terkait penanggulangan penyakit menular seperti COVID-19.

\n\n

Latar Belakang dan Tujuan: Perubahan ini dilakukan karena adanya kebutuhan untuk menyesuaikan terminologi dan konsep yang dapat diterapkan di daerah terkait dengan penanggulangan penyakit menular, terutama setelah WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penanggulangan penyakit menular di Kabupaten Tegal.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Penambahan definisi istilah terkait penyidikan tindak pidana di bidang penanggulangan penyakit menular.
Penambahan ketentuan mengenai sanksi administratif bagi tenaga kesehatan yang tidak memberikan data dan informasi kesehatan yang diperlukan.
Pemberian kewenangan kepada Bupati untuk melakukan percepatan pencegahan dan penanggulangan KLB atau Wabah, termasuk pembatasan kegiatan kemasyarakatan.
Penambahan tugas pejabat kesehatan masyarakat dalam memberikan edukasi dan informasi terkait pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
Penegasan kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan kasus penyakit menular.
Penambahan larangan bagi setiap orang untuk memberikan atau menyebarluaskan informasi yang tidak benar terkait penyakit menular.
Penambahan kewajiban bagi setiap orang untuk mentaati protokol pencegahan dan penanggulangan penyakit yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Penambahan Bab mengenai Pembinaan dan Pengawasan serta Ketentuan Penyidikan.
Perubahan ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pelanggar ketentuan dalam Pasal 40 dan Pasal 40A.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 18 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan sementara izin profesi, dan/atau penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha dan profesi.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 35 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 39 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan sementara izin profesi, dan/atau penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha dan profesi.\n4. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 40 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00,- (Lima Puluh Juta Rupiah).\n5. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 40A ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan/atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[104],{"_105":106,"_107":108},"text","Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular","link","","partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BUPATI TEGAL
PROVINCE OF CENTRAL JAVA

LOCAL REGULATION OF TEGAL REGENCY
NUMBER 6 OF 2022
on
AMENDMENT TO LOCAL REGULATION
NUMBER 8 OF 2020 ON INFECTIOUS DISEASE
CONTROL

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

BUPATI TEGAL,

\n\n \n \n

Considering :

that health is a basic right of the community, the fulfillment of which is one of the government's responsibilities in an effort to realize the ideals of the Indonesian nation as referred to in Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in order to accelerate the realization of community welfare;
that the Regional Regulation on Infectious Diseases has been stipulated by Regional Regulation Number 8 of 2020 and in the evaluation of its implementation there are several things that must be adjusted to the current situation, conditions and developments in society;
that in order to provide legal certainty for the implementation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e1b1d9eb-21bd-4d1c-a685-6c6cce2040d7","actionData","errors"]