[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e18cbadf-1689-4df6-8ef9-4759d1ed6d2c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rumah Potong Hewan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 8 Tahun 2024","number","8","year","2024","published_date","2024-08-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kota Depok","place_of_enactment","Depok","theme","Rumah Potong Hewan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RUMAH - POTONG - HEWAN
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, LD 2024 (8 ) ; 12 hlm
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Rumah Potong Hewan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka melindungi masyarakat Kota Depok terhadap penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal diperlukan upaya untuk memproses pemotongan hewan yang dapat menghasilkan daging yang aman dan memenuhi standar kesehatan; bahwa dalam rangka menjamin proses pemotongan hewan serta penanganan daging yang aman, sehat, utuh , dan halal dirumah potong hewan diperlukan untuk memenuhi kaidah desain dan persyaratan; bahwa pengaturan penyelenggaraan Rumah potong Hewan dimaksudkan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Rumah Potong Hewan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rumah Potong Hewan; \n Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana tela beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021; \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; rph; persyaratan higiene dan sanitasi; sumber daya manusia; pembinaan dan pengawasan; ketentuan penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2024. \n 12 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Depok ini dibentuk dengan tujuan untuk melindungi masyarakat Kota Depok terhadap penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah perlunya sarana dan prasarana yang memadai untuk memastikan masyarakat mendapatkan daging yang memenuhi standar ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal), mengingat Kota Depok sebagai salah satu sentra konsumsi daging sapi di Jawa Barat.

\n\n

Peraturan ini mengatur tentang Rumah Potong Hewan (RPH) sebagai unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal. RPH berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan pemotongan hewan sesuai persyaratan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan, pemeriksaan Ante-Mortem dan Post-Mortem untuk mencegah penularan Zoonosis, serta pemantauan dan surveilans penyakit hewan.

\n\n

Setiap orang dapat mengusahakan RPH di Daerah setelah memenuhi perizinan berusaha dan harus dilakukan di bawah pengawasan Dokter Hewan Berwenang. Pendirian RPH wajib memenuhi persyaratan administratif (perizinan berusaha) dan teknis (lokasi, sarana pendukung, konstruksi dasar dan desain bangunan, serta peralatan). Lokasi RPH harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan. Sarana pendukung meliputi akses jalan, sumber air bersih, tenaga listrik, dan fasilitas penanganan limbah. Konstruksi dasar dan desain bangunan RPH meliputi bangunan utama, area penurunan hewan, kandang isolasi, ruang pelayuan, dan fasilitas lainnya.

\n\n

RPH harus dilengkapi dengan fasilitas Higiene dan Sanitasi untuk memastikan cara produksi karkas, daging, dan jeroan dapat diterapkan dengan baik. Setiap RPH harus di bawah pengawasan Dokter Hewan Berwenang dan mempekerjakan dokter Hewan sebagai penanggung jawab teknis pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner, tenaga pemeriksa daging bersertifikat, dan juru sembelih halal bersertifikat.

\n\n

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap RPH. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
DEPOK CITY
PARICARA DHARMA

REGIONAL GAZETTE OF DEPOK CITY
NUMBER 8

MAYOR OF DEPOK
WEST JAVA PROVINCE
YEAR 2024

REGIONAL REGULATION OF DEPOK CITY
NUMBER 8 OF 2024
CONCERNING
ANIMAL SLAUGHTERHOUSE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF DEPOK,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to protect the people of Depok City against the provision of safe, healthy, whole, and halal meat, it is necessary to make efforts to process animal slaughtering that can produce safe meat and meet health standards;
that in order to guarantee the process of animal slaughtering and the handling of meat that is safe, healthy, whole, and halal in animal slaughterhouses, it is necessary to meet design principles and requirements;
that the regulation of the implementation of Animal Slaughterhouses is intended to provide direction, foundation and legal certainty for all parties involved in the implementation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e18cbadf-1689-4df6-8ef9-4759d1ed6d2c","actionData","errors"]