[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e18379b3-b68c-4a0e-85c3-e62e18c115c4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":85,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bima Nomor 36 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Rincian Penggunaan Serta Pertanggungjawaban Biaya Tranportasi Haji","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bima Nomor 36 Tahun 2019","number","36","year","2019","published_date","2019-07-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"494821e7-dcec-40a4-8554-58ceda8fc587","Keagamaan & Penyelenggaraan Ibadah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bima","place_of_enactment","Woha","theme","Tata Cara Pembayaran Dan Rincian Penggunaan Serta Pertanggungjawaban Biaya Tranportasi Haji","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Pembayaran Dan Rincian Penggunaan Serta Pertanggungjawaban Biaya Tranportasi Haji
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 36, LD Kota Bima 2019 Nomor 492
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Pembayaran Dan Rincian Penggunaan Serta Pertanggungjawaban Biaya Tranportasi Haji
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (4) Peraturan daerah Kota Bima Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Biaya Transportasi Jamaah Haji \n UU No 13 Tahun 2002; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; UU 8 Tahun 2019; PP 12 Tahun 2019; Permendagri 13 Th 2006; Pemernag No 13 Th 2018: Perda Kota Bima No 6 Th 2007; Perda Kota Bima No 5 Th 2016; \n Pertanggungjawaban Biaya Transport Haji; terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Tata Cara Pembayaran: BAB III Rincian Penggunaan Dan Pertanggungjawaban; BAB IV Pelaksanaan Trasportasi: BAB V Penutup; Terdiri dari 12 Pasal \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2019. \n tidak ada \n tidak ada \n 7 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Walikota ini mengatur tentang tata cara pembayaran, rincian penggunaan, dan pertanggungjawaban biaya transportasi haji di Kota Bima. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 12 Tahun 2018 tentang Biaya Transportasi Jamaah Haji.

\n\n

Ketentuan Substansial:

\n\n

Pembayaran transportasi haji dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Bagian Kesra. Besaran uang pembayaran transportasi per jamaah haji disesuaikan dengan harga tiket transportasi darat dan/atau udara pada saat pemberangkatan dan pemulangan. Transportasi udara menggunakan jalur reguler, bukan carteran.

\n\n

Untuk melaksanakan pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji, dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pengantaran dan Penjemputan Jamaah Haji yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Susunan panitia terdiri dari Pembina, Wakil Pembina, Pengarah, Wakil Pengarah, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Koordinator, dan Anggota yang berasal dari unsur Satpol PP, Dinas Perhubungan, Bagian Humas dan Protokol, Bagian Kesra, Kantor Kementerian Agama, Polres, dan IPHI.

\n\n

Rincian penggunaan anggaran meliputi honorarium panitia, belanja spanduk, biaya pengiriman koper, biaya sewa tempat, biaya sewa transportasi udara dan darat, biaya sewa mobil panitia, biaya sewa meja kursi, biaya sewa tenda, biaya sewa sound system, biaya sewa taman, dan biaya konsumsi panitia. Bagian Kesra wajib memberikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Walikota melalui Kepala BPKAD dengan melampirkan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Kesra.

\n\n

Pelaksana transportasi bertanggung jawab terhadap pelayanan transportasi jamaah haji. Penetapan pelaksana transportasi dituangkan dalam perjanjian yang memuat hak dan kewajiban para pihak, spesifikasi alat angkutan, kapasitas penumpang, biaya angkut, dan jangka waktu. Pihak yang bertindak dalam perjanjian adalah Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan penyedia jasa transportasi.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

Completed by: Kesra Section
Checked by: Legal Section
Circulated by: Kesra Section
Received in Letter Receipt: Legal Section
Numbered by: Legal Section
Typed by: Kesra Section
Reviewed/Studied by: Legal Section
Received in Letter Delivery: Kesra Section
Sent by:: Kesra Section
Verbal and File Copy: Legal Section
Stored by
Submitted on: 2019
Subject/Title of Official Document: Bima Mayor Regulation concerning Procedures for Payment and Details of Use and Accountability for Hajj Transportation Costs.
Bima City, 2019
NO POSITION INITIALS DATE\n

Regional Secretary of Bima City
Assistant for Government and Social Affairs of the Regional Secretariat of Bima City
Head of the People's Welfare Section of Bima City
Head of the Legal Section of the Regional Secretariat of Bima City

ESTABLISHED BY:
MAYOR OF BIMA,
MUHAMMAD LUTFI

MAYOR OF ΒΙΜΑ
WEST NUSA TENGGARA PROVINCE

REGULATION OF THE MAYOR OF ΒΙΜΑ

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e18379b3-b68c-4a0e-85c3-e62e18c115c4","actionData","errors"]