[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e17d48c8-738e-4e2d-9270-991be10929db","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":85,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Merangin Nomor 16 Tahun 2024 tentang PEDOMAN PENGAWASAN KEARSIPAN PEMERINTAH DAERA","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Merangin Nomor 16 Tahun 2024","number","16","year","2024","published_date","2024-05-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Merangin","place_of_enactment","Bangko","theme","PEDOMAN PENGAWASAN KEARSIPAN PEMERINTAH DAERA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEDOMAN PENGAWASAN KEARSIPAN PEMERINTAH DAERA
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 16, BD 2024 (16) : 12 hlm
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN KEARSIPAN PEMERINTAH DAERA\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. Bahwa untuk mendorong Perangkat Daerah Pencipta Arsip menyelenggarakan Kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan dan ketentuan peraturan perundang undangan, perlu dilakukan pengawasan secara komprehensif;\r\nb. Bahwa untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan suatu Pedoman Pengawasan Kearsipan;\r\n\"c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diroaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan di\r\nLingkungan Pemerintah Daerah;\"\r\n \n UU No.12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 1965; UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; Peraturan pemerintah No.28 Tahun 2012; Peraturan pemerintah No.18 Tahun 2016; Peraturan pemerintah No.12 Tahun 2017; Peraturan daerah Kab.Merangin No.1 Tahun 2016; Peraturan daerah Kab.Merangin No.10 Tahun 2016;\r\n \n Ketentuan Umum, Pelaksanaan Pengawasan, Jenis dan Aspek Pengawasan, Prosedur Pengawasan, Tim Pengawasan Kearsipan, Ketentuan Penutup, \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2024. \n 12 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman pengawasan kearsipan pemerintah daerah. Latar belakangnya adalah untuk mendorong Perangkat Daerah Pencipta Arsip menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk melaksanakan pengawasan secara komprehensif di lingkungan Pemerintah Daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan kearsipan dan pengelolaan arsip dinamis pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Lembaga Kearsipan dengan Inspektorat Kabupaten Merangin.
Jenis pengawasan kearsipan terdiri atas pengawasan kearsipan eksternal dan internal.
Aspek pengawasan kearsipan eksternal meliputi ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, program kearsipan, pengolahan arsip inaktif, penyusutan arsip, sumber daya manusia kearsipan, kelembagaan, serta prasarana dan sarana.
Aspek pengawasan kearsipan internal meliputi pengelolaan arsip dinamis, sumber daya manusia kearsipan, serta prasarana dan sarana.
Prosedur pengawasan kearsipan meliputi perencanaan program pengawasan, audit kearsipan, penilaian hasil pengawasan, dan monitoring hasil pengawasan.
Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Daerah yang terdiri dari Tim Pengawas Kearsipan Eksternal dan Internal.

Peraturan ini juga mengatur tugas dan struktur Tim Pengawas Kearsipan Eksternal dan Internal, serta persyaratan yang harus dimiliki oleh anggota Tim Pengawas.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MERANGIN
THE PROVINCE OF JAMBI

REGULATION OF REGENT OF MERANGIN
NUMBER 16 OF 2024
ON
GUIDELINES FOR ARCHIVAL SUPERVISION OF REGIONAL GOVERNMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MERANGIN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that in order to encourage Regional Apparatus Organizations that Create Archives to organize Archival affairs in accordance with archival principles, rules, standards and statutory regulations, comprehensive supervision needs to be carried out;
that in order to carry out supervision as referred to in letter a, Archival Supervision Guidelines are required;
that based on the considerations as referred to in letters a and letter b, it is necessary to stipulate a Regent Regulation on Archival Supervision Guidelines within the Regional Government;

Bearing in Mind :

Law Number 12 of 1956 on the Establishment of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e17d48c8-738e-4e2d-9270-991be10929db","actionData","errors"]