[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e16d5fcd-ce95-4aa8-aff6-1caedd249fc0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lumajang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang No. 11 Tahun 2016","number","11","year","2016","published_date","2016-07-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lumajang","place_of_enactment","Lumajang","theme","Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Lingkungan HIDUP
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD 2016 No.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan \r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa penyelenggaraan ruang terbuka hijau merupakan bagian\tdari pemenuhan hak asasi manusia untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.\r\nb.\tbahwa pembangunan di Kabupaten Lumajang harus diiringi dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup agar tercipta generasi penerus yang lebih sehat.\r\nc.\tbahwa pemanfaatan lahan untuk ruang terbuka hijau di wilayah\tKabupaten Lumajang harus diwadahi dalam suatu instrumen hukum yang menjamin kepastian dalam pelaksanaannya.\r\nd.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.\r\n \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan\t\tDaerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan\t Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran\tNegara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana\ttelah diubah dengan Undang-Undang Nomor\t2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);\r\n3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);\r\n4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007\r\nNomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);\r\n5.\tUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan\tdan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran\tNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5059); \r\n6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5234);\r\n7.\tUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\tDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015\r\nNomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4242);.\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4833);\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan\r\nRuang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5160);\r\n12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun\r\n2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;\r\n13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang\tPenataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan\r\nPerkotaan;\r\n14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan\r\nPemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;\r\n15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);\r\n16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten\r\nLumajang tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 67);\r\n17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 71).\r\n \n Peraturan ini berisi tentang:\r\n1. Ketentuan umum;\r\n2. Asas, Tujuan dan Fungsi untuk pelaksanaan Penyediaan RTHKP;\r\n3. Ruang Lingkup wilayah, penataan RTHKP;\r\n4. Peran Serta Masyarakat;\r\n5. Sanksi Administrasi;\r\n6. Penyidikan;\r\n7. Ketentuan Pidana;\r\n8. Ketentuan Peralihan;\r\n9. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 18 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) di Kabupaten Lumajang. Latar belakangnya adalah pemenuhan hak asasi manusia untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat, peningkatan kualitas lingkungan hidup seiring pembangunan, dan perlunya instrumen hukum untuk pemanfaatan lahan RTH. Tujuannya adalah menjaga ketersediaan lahan resapan air, menciptakan keseimbangan lingkungan alam dan binaan, serta meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan.

Ketentuan substansial mencakup:

Wilayah RTHKP adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan dalam RTRW.
Penataan RTHKP meliputi perencanaan, penetapan dan pelaksanaan, kriteria vegetasi, pemanfaatan dan pemeliharaan, serta pengendalian dan pengawasan.
Perencanaan RTHKP harus sesuai dengan RTRW dan memuat jenis, pembudidayaan, luas, lokasi, target waktu, desain teknis, dan kebutuhan biaya.
Luas RTHKP minimal 30% dari luas wilayah perkotaan, terdiri dari RTH Publik (minimal 20%) dan RTH Privat (minimal 10%).
Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyediaan RTH Publik, sementara masyarakat/swasta bertanggung jawab atas RTH Privat.
Pemanfaatan RTH mencakup peningkatan fungsi/penataan, penggunaan ruang, dan pemeliharaan.
Pengendalian RTH dilaksanakan melalui peraturan, perizinan, pemantauan, pelaporan, dan penertiban.

","transitional_provisions","1. Setiap izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan selanjutnya akan diadakan penyesuaian sebagaimana mestinya.","sanctions","1. Setiap orang atau badan usaha yang memanfaatkan dan mengelola RTH tanpa izin dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan, pembatalan/pencabutan izin, atau pembongkaran.\n2. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 15 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF LUMAJANG
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF LUMAJANG REGENCY
NUMBER 11 OF 2016
CONCERNING
GREEN OPEN SPACE IN URBAN AREAS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF LUMAJANG,

\n\n \n \n

Considering:

that the organization of green open space is part of fulfilling human rights to obtain a prosperous life both physically and mentally, to reside and obtain a good and healthy environment.
that development in Lumajang Regency must be accompanied by improving the quality of the environment in order to create a healthier future generation.
that land use for green open space in the Lumajang Regency area must be accommodated in a legal instrument that guarantees certainty in its implementation.
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Green Open Space in Urban Areas.

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e16d5fcd-ce95-4aa8-aff6-1caedd249fc0","actionData","errors"]