[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e14a3fc8-c5fe-4e6a-9818-6fff21371790","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Singkawang No. 4 Tahun 2012","number","4","year","2012","published_date","2012-06-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Singkawang","place_of_enactment","Singkawang","theme","Izin Gangguan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERIZINAN
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2012/NO.4, LL KOTA SINGKAWANG: 25 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Gangguan
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk menjamin terwujudnya iklim usaha yang kondusif yang berwawasan lingkungan, menjamin kepastian hukum dalam berusaha serta untuk melindungi kepentingan umum, diperluhkan upaya antisipasi terhadap timbulnya gangguan akibat dari penyelenggaraan tempat usaha/kegiatan. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.8 Tahun 1981, UU No.5 Tahun 1984, UU No.12 Tahun 2001, UU No.32 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2007, UU No.26 Tahun 2007, UU No.14 Tahun 2008, PP No.79 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.26 Tahun 2008, PP No.45 Tahun 2008, PP No.24 Tahun 2009, PP No.27 Tahun 2012, Permendagri No.27 Tahun 2009, Perda No.15 Tahun 2003, Perda No.5 Tahun 2008. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum;Kriteria Gangguan; Objek dan Subjek Izin Gangguan;Perizinan; Kewenangan Pemberian Izin; Persyaratan Izin; Kewajiban dan Hak Pemberi Izin; Kewajiban dan Hak Pemohon Izin; Larangan; Masa Berlaku, Perubahan Izin Gangguan; Retribusi; Peran Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Sansk Administrasi; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan ; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2012. \n 13 halaman dan Penjelasan sebanyak 12 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan bertujuan untuk menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan umum dari gangguan yang timbul akibat penyelenggaraan tempat usaha/kegiatan. Izin Gangguan diperlukan untuk tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan, dan ekonomi.

Peraturan ini mengatur kriteria gangguan (lingkungan, sosial, ekonomi), objek dan subjek Izin Gangguan, serta jenis tempat usaha/kegiatan yang wajib memiliki izin. Izin Gangguan diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan berfungsi sebagai izin tempat usaha. SKPD bertanggung jawab atas pelayanan Izin Gangguan, dengan dibentuknya tim teknis.

Peraturan ini juga mengatur kewajiban dan hak pemberi izin serta pemohon izin, termasuk persyaratan perizinan, langkah-langkah penanganan gangguan, dan jaminan kebenaran dokumen. Pemberi izin dilarang melakukan tindakan yang dapat merugikan pelayanan, sementara pemegang izin dilarang melakukan kegiatan di luar izin yang diberikan atau melanggar peraturan perundang-undangan.

Masa berlaku Izin Gangguan adalah selama perusahaan/pemegang izin menjalankan kegiatan/usahanya, dengan kewajiban daftar ulang setiap 3 tahun. Izin dapat dinyatakan tidak berlaku jika terjadi penghentian kegiatan usaha, perubahan tanpa permohonan, tidak melakukan daftar ulang, atau melanggar ketentuan perundang-undangan. Perubahan izin diperlukan jika ada peningkatan gangguan akibat perubahan jenis usaha, sarana, kapasitas, lahan, waktu operasi, kepemilikan, atau alamat.

Penerbitan Izin Gangguan dikenakan retribusi yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan partisipasi dalam setiap tahapan perizinan, termasuk pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran. Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan.

","transitional_provisions","1. Terhadap Izin Gangguan yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 15, Pasal 16 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis atau pencabutan izin.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 6, Pasal 15, Pasal 18 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SINGKAWANG CITY
NUMBER 4 YEAR 2012
CONCERNING
NUISANCE PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SINGKAWANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to ensure the realization of a conducive business climate that is environmentally sound, guarantees legal certainty in doing business and to protect the public interest, it is necessary to anticipate the emergence of disturbances as a result of the implementation of business premises/activities;
that in the context of development and control of business premises/activities in certain locations that can cause danger, loss and disruption, it is necessary to regulate Nuisance Permits;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation regarding Nuisance Permits;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e14a3fc8-c5fe-4e6a-9818-6fff21371790","actionData","errors"]