[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e145a4e5-afce-4ecc-a3f6-00b9c5b1af8e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotabaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pemanfaatan Serta Pendayagunaan Kawasan Perdesaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 9 Tahun 2013","number","9","year","2013","published_date","2013-03-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kotabaru","place_of_enactment","Kotabaru","theme","Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pemanfaatan Serta Pendayagunaan Kawasan Perdesaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Desa
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2013/NO.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pemanfaatan Serta Pendayagunaan Kawasan Perdesaan
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu dilakukan penataan kawasan\r\nperdesaan dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pemanfaatan Serta Pendayagunaan Kawasan\r\nPerdesaan. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007. \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pemanfaatan Serta Pendayagunaan Kawasan Perdesaan dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Tujuan;Ruang lingkup;Penataan Ruang;Penetapan Dan Pengmbangan Pusat Pertumbuhan Terpadu Anatar Desa (PPTAD);Penguatan Kapasitas Masyarkat, Kelembangaan dan Kemitraan;Mekanisme Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyaraakat (PKPBM);Pendanaan;Pembinaan dan Pengawasan;ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 18 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan, serta pendayagunaan kawasan perdesaan di Kabupaten Kotabaru. Latar belakang peraturan ini adalah untuk memberdayakan masyarakat perdesaan agar mampu mengenali dan mendayagunakan potensi desa secara optimal, serta berpartisipasi dalam pembangunan kawasan perdesaan.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan ruang partisipatif dalam penetapan dan pengembangan Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa (PPTAD), penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan, dan kemitraan. Pembangunan kawasan perdesaan dilakukan melalui Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM).

Ketentuan Substansial:

Penataan Ruang: Dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat dengan fasilitasi Pemerintah Desa, meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Masyarakat berhak menyusun rencana tata ruang desa yang selaras dengan RTRW Kabupaten, mengetahui isi rencana tata ruang, menikmati manfaat penataan ruang, dan memperoleh kompensasi atas kerugian. Masyarakat juga berkewajiban memelihara kelestarian lingkungan dan mencegah kerusakan sumber daya alam.
Penetapan dan Pengembangan PPTAD: Ditetapkan berdasarkan analisis kawasan perdesaan dan data profil desa. Mekanisme penetapan melibatkan usulan dari masyarakat, Camat, atau antar Kecamatan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Bupati. Pengembangan PPTAD bertujuan untuk memberdayakan ekonomi rakyat, mendorong pertumbuhan ekonomi desa, menciptakan lapangan kerja, dan mensinergikan kerjasama antar desa.
Penguatan Kapasitas Masyarakat, Kelembagaan, dan Kemitraan: Penguatan kapasitas masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kolektif dalam penataan ruang, partisipasi dalam PPTAD, kerjasama jejaring, dan pelaksanaan Forum PKPBM Antar Desa. Penguatan kapasitas kelembagaan meliputi Pemerintah Desa dan BPD, Lembaga Kemasyarakatan, kelembagaan usaha ekonomi kecil, dan Forum PKPBM Antar Desa. Kemitraan dilaksanakan melalui Forum PKPBM Antar Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
Mekanisme Pembangunan Kawasan Perdesaan: Meliputi tahapan persiapan, perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pengawasan. Perencanaan harus memperhatikan RTRW Propinsi dan Kabupaten, permasalahan ruang desa, profil desa, dan potensi unggulan desa.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KOTABARU REGENCY
NUMBER 09 YEAR 2013
CONCERNING
PLANNING, IMPLEMENTATION OF DEVELOPMENT AND UTILIZATION
AND EMPOWERMENT OF RURAL AREAS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KOTABARU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :	\n \n that to implement the provisions of Article 88 paragraph (3) of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages, it is necessary to structure rural areas by stipulating a Regional Regulation concerning Planning, Implementation of Development and Utilization and Empowerment of Rural Areas; \n \n
In View of :	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 27 of 1959 concerning Stipulation of Emergency Law Number 3 of 1953 concerning the Establishment of Level II Regions in Kalimantan (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1953 Number 9) as Law (State Gazette

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e145a4e5-afce-4ecc-a3f6-00b9c5b1af8e","actionData","errors"]