[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e1412a9f-6f59-434f-8ebe-a17be9102adc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2020","number","1","year","2020","published_date","2020-03-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara","place_of_enactment","Rupit","theme","Penyelenggaraan Perpustakaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perpustakaan
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, L.D.2020/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perpustakaan
ABSTRAK:	\n \n Penyelenggaraan perpustakaan merupakan wujud pemenuhan hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya yakni hak mendapat pendidikan, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kulitas hidupnya serta kesejahteraan umat manusia yang merupakan bentuk pemenuhan hak dalam memperoleh informasi. Pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan dapat mendukung tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat. Pemerintah wajib menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan serta berwenang menetapkan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan. Untuk itu, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. \n Dasar Hukum: UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.43 Tahun 2007; UU No.16 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.13 Tahun 2018; PP No.24 Tahun 2014. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Penyelenggaraan Perpustakaan dengan menetapkan batasan-batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai kewajiban, hak dan kewenangan pemerintah kabuoaten dan masyarakat dalam peyelenggaraan perpustakaan, pembentukan dan penyelenggaraan perpustakaan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan, diatur juga mengenai jenis-jenis perpustakaan serta sarana dan prasarana perpustakaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2020. \n 18 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Musi Rawas Utara. Latar belakangnya adalah pemenuhan hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, serta mendukung tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat. Pemerintah Kabupaten wajib menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan.

Ketentuan Substansial:

Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten:

Menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan.
Menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata.
Menjamin kelangsungan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar.
Menggalakkan promosi gemar membaca.
Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan.
Menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum sebagai pusat penelitian dan rujukan budaya Kabupaten.
Menetapkan kebijakan pembinaan dan pengembangan perpustakaan.
Mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan.
Mengalihmediakan Naskah Kuno.

Kewajiban dan Hak Masyarakat:

Menjaga kelestarian koleksi perpustakaan.
Menyimpan, merawat, dan melestarikan Naskah Kuno.
Menjaga kelestarian sumber daya perpustakaan.
Mendukung penyediaan fasilitas layanan perpustakaan.
Mematuhi ketentuan pemanfaatan fasilitas perpustakaan.
Menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.
Memperoleh layanan, memanfaatkan, dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan.
Mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan.
Berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan perpustakaan.

Pembentukan dan Penyelenggaraan Perpustakaan:

Pembentukan perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau Masyarakat dengan memenuhi syarat koleksi, tenaga, sarana, prasarana, sumber pendanaan, dan pemberitahuan kepada Perpustakaan Nasional.
Setiap penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum wajib menyediakan perpustakaan, taman bacaan, atau sudut baca.

Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan:

Pengelolaan perpustakaan sesuai Standar Perpustakaan.
Pengembangan perpustakaan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas.

Jenis Perpustakaan:

Perpustakaan Umum, Sekolah/Madrasah, Perguruan Tinggi, dan Khusus.

Tenaga Perpustakaan:

Terdiri atas Pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.

Sarana dan Prasarana:

Setiap penyelenggara perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana.

Koleksi Perpustakaan:

Pemerintah Kabupaten wajib menambah koleksi perpustakaan.
Naskah Kuno wajib dilestarikan.

Promosi Perpustakaan:

Pemerintah Kabupaten dan/atau Masyarakat melakukan promosi perpustakaan.

Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat:

Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan.

Pembudayaan Gemar Membaca:

Pemerintah Kabupaten wajib memfasilitasi dan mendorong pembudayaan gemar membaca.

Penghargaan:

Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan kepada pihak yang berjasa dalam pemberdayaan perpustakaan.

Pembinaan:

Pemerintah Kabupaten melalui Dinas wajib memberikan pembinaan terhadap semua jenis perpustakaan.

Pembiayaan:

Perpustakaan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dibiayai oleh APBD.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang atau badan usaha yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2) serta Pasal 29 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, denda, atau rekomendasi penutupan sementara kegiatan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH MUSI RAWAS
SOUTH SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF NORTH MUSI RAWAS REGENCY
NUMBER 1 OF 2020
ABOUT
LIBRARY MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH MUSI RAWAS,

\n\n \n \n

Considering:

that the library management is a manifestation of fulfilling everyone's right to develop themselves through fulfilling their basic needs, namely the right to education, to obtain benefits from science, technology, art and culture to improve the quality of life and the welfare of mankind, which is a form of fulfilling the right to obtain information;
that the development and utilization of libraries can support the growth of public interest and reading culture;
that the Government is obliged to organize and develop libraries and is authorized to establish policies in order to organize and develop libraries;
that based on the considerations as referred to in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e1412a9f-6f59-434f-8ebe-a17be9102adc","actionData","errors"]