[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e12064f1-8226-4fb7-8651-4634af129951","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2016 tentang Keamanan Pangan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2016","number","19","year","2016","published_date","2016-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"df66ef5f-80d0-4561-9855-5a291a8c64d2","Pertahanan & Keamanan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjarbaru","place_of_enactment","Banjarbaru","theme","Keamanan Pangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pangan, Pertanian dan Peternakan - Pertahanan dan Keamanan, Militer
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD.2016/NO.19
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Keamanan Pangan
ABSTRAK:	\n \n bahwa pangan yang arnan, bermutu dan bergizi sangat\r\npenting peranannya bagi pertumbuhan, pemeliharaan\r\ndan peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan\r\nkecerdasan masyarakat;\r\nbahwa masyarakat perlu dilindungi dari pangan yang\r\ndapat merugikan dan / atau membahayakan\r\nkesehatan, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban\r\ndan wewenang menyelenggarakan pengawasan\r\nkearnanan pangan;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalarn huruf a' dan huruf b, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Keamanan\r\nPangan \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nornor28 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor66 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia\r\nNomor 239jMenkesjPerjV/1985; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia\r\nNomor472jMenkesjPer/V j 1996; Pennenkes 1098/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia\r\nNomor 033 Tahun 2012; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik\r\nIndonesia dan Kepala Badan Pengawas Obat dan\r\nMakanan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013,\r\nNomor 2 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun\r\n2015; Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Badan\r\nPengawas Obat dan Makanan Nomor\r\nHk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012; Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan\r\nNomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012; Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan\r\nNomor HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor\r\n18 Tahun 2012 \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Keamanan Pangan dengan sistematika Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Kewenangan; Ruang Lingkup; Penyelenggaraan Keamanan Pangan; Sertifikasi Pangan Olahan; Label dan Iklan; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Larangan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016. \n 23 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2016 tentang Keamanan Pangan bertujuan untuk menjaga keamanan pangan, higienis, bermutu, bergizi, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Selain itu, peraturan ini bertujuan untuk mencegah cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu kesehatan manusia.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan keamanan pangan, baik bahan pangan segar maupun olahan, sehingga bebas dari bahan berbahaya dan layak konsumsi. Kewajiban ini meliputi pembinaan, pengawasan, fasilitasi pengembangan usaha pangan segar, pelaksanaan pemeriksaan terhadap pelanggaran hukum di bidang pangan segar, sertifikasi pangan olahan untuk industri rumah tangga pangan dan usaha pangan siap saji, serta pembinaan dan pengawasan terhadap produsen pangan siap saji dan industri rumah tangga pangan.\n\nPeraturan ini mengatur standar keamanan pangan, sanitasi pangan, tempat usaha pangan, bahan tambahan pangan, kemasan pangan, dan jaminan keamanan pangan. Setiap orang atau badan hukum yang memproduksi dan/atau memperdagangkan pangan segar dan pangan olahan wajib memenuhi standar keamanan pangan melalui penerapan sistem Jaminan Mutu Pangan. Selain itu, pelaku usaha pangan siap saji harus memiliki Sertifikat Laik Sehat, dan setiap pangan yang beredar harus mendapatkan sertifikat halal dari MUI.","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang dan/atau badan yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 40 dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan tertulis, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, pemusnahan bahan makanan dan minuman yang melanggar ketentuan, dan pencabutan izin usaha.\n2. Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 40 dikenai pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BANJARBARU
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BANJARBARU CITY
NUMBER 19 OF 2016
CONCERNING
FOOD SAFETY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJARBARU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering

that safe, quality and nutritious food is very important for growth, maintenance and improvement of health status and improvement of public intelligence;
that the public needs to be protected from food that can be detrimental and/or endanger health, the Regional Government has the obligation and authority to carry out food safety supervision;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Food Safety;

In view of

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e12064f1-8226-4fb7-8651-4634af129951","actionData","errors"]