[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e11e16f5-1cc7-4568-8cec-a1e186336384","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2020","number","2","year","2020","published_date","2020-10-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur","place_of_enactment","Samarinda","theme","Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

LINGKUNGAN HIDUP-RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2020/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan UU No.32 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (3) huruf b tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No.23 Tahun 2014 Pasal 12 ayat (2) huruf e tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 1956; UU No.32 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; Permendagri No.80 Tahun 2015. \n Pada peraturah daerah ini diatur tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, meliputi:\r\n1. Kondisi dan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung wilayah;\r\n2. Penyusunan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;\r\n3. Target Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;\r\n4. Arahan, Kedudukan dan verifikasi RPPLH;\r\n5. Peran masyarakat;\r\n6. Monitoring, Pelaporan, Review dan Pengendalian Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan\r\n7. Pendanaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2020. \n 11 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kalimantan Timur agar dapat menunjang kehidupan manusia dan lingkungan sekitar. Sasaran RPPLH meliputi pelaksanaan program dan kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

RPPLH mencakup seluruh ekoregion darat dan laut di Kalimantan Timur, dengan memperhatikan keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat, dan perubahan iklim. RPPLH memuat rencana tentang pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, serta adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Gubernur menyusun RPPLH yang menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD. Gubernur atau pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Gubernur melakukan verifikasi RPPLH dan berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, serta penyampaian informasi dan/atau laporan.

Monitoring dilaksanakan untuk melihat capaian IKLH yang telah ditetapkan dalam dokumen RPPLH oleh Dinas Lingkungan Hidup. Gubernur menyampaikan laporan hasil monitoring capaian IKLH di Daerah kepada Menteri. Review terhadap RPPLH dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali dalam rangka pembaharuan data dan informasi dokumen RPPLH. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Pembiayaan penyusunan dan pelaksanaan RPPLH dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN
COPY

REGIONAL REGULATION OF EAST KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 2 OF 2020
CONCERNING
ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT PLAN

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 10 paragraph (3) letter b of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and Article 12 paragraph (2) letter e of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Environmental Protection and Management Plan; \n \n
In view of:	\n \n Article 18 paragraph (6), 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 25 of 1956 concerning the Establishment of Autonomous Regions of West Kalimantan Province, South Kalimantan and East Kalimantan (State Gazette of the Republic of Indonesia of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e11e16f5-1cc7-4568-8cec-a1e186336384","actionData","errors"]