[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e11537c5-ad2a-4b26-8ddd-da0ed204f83e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":81,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Add) Kabupaten Maros","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 1 Tahun 2006","number","1","year","2006","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Maros","place_of_enactment","Turikale","theme","Alokasi Dana Desa (Add) Kabupaten Maros","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

dana-desa
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2008/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Alokasi Dana Desa (Add) Kabupaten Maros
ABSTRAK:	\n \n Berdasarkan pasal 68 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor\r\n72 Tahun 2005 tentang Desa, maka untuk mendukung kelancaran\r\npelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan\r\npembinaan kemasyarakatan ditingkat desa perlu diberikan pembiayaan\r\nmelalui Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Maros \n Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah\r\nTingkat II di Sulawesi \r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara\r\nyang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme \r\nUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara \r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara\r\nUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan\r\nPerundang-Undangan \r\nUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan\r\nPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah\r\nUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan\r\nantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana\r\nPerimbangan\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan\r\nPertanggungjawaban Keuangan Daerah \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan\r\nPengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah \r\neraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa \n ALOKASI DANA\r\nDESA (ADD) KABUPATEN MAROS \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 5 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Maros. Latar belakangnya adalah untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di tingkat desa melalui pembiayaan yang bersumber dari ADD.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Sumber ADD adalah bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.
Alokasi ADD minimal 10% dari penerimaan dana perimbangan yang ditetapkan dalam APBD setelah dikurangi belanja pegawai.
Plafon ADD untuk seluruh desa dianggarkan dalam APBD.
ADD masing-masing desa ditentukan dengan menjumlahkan Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
Bobot desa ditetapkan berdasarkan variabel seperti kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan, jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah dusun, potensi ekonomi, dan partisipasi masyarakat.
ADDM sebesar 60% dari plafon ADD se-Kabupaten, dan ADDP sebesar 40%.
Rumus perhitungan ADD ditetapkan dan dilakukan oleh Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa Tingkat Kabupaten yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
Penggunaan ADD dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat desa, dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.
Pengelolaan ADD dilakukan oleh Pemerintah Desa dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa.
Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan dicatat dalam buku Administrasi Desa.

Peraturan Bupati akan mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaan ADD.

","transitional_provisions","sanctions","1. Penyalahgunaan ADD yang mengakibatkan kerugian keuangan negara diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGIONAL REGULATION OF MAROS REGENCY
NUMBER: 01 YEAR 2006
CONCERNING
VILLAGE FUND ALLOCATION (ADD) OF MAROS REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MAROS,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that based on Article 68 paragraph (1) letter c of Government Regulation Number
72 of 2005 concerning Villages, then to support the smooth
implementation of governance, development and
community development at the village level, it is necessary to provide financing
through the Village Fund Allocation (ADD) of Maros Regency.
that to fulfill the intention in point a above, it is necessary to regulate and
stipulate it by a Regional Regulation of Maros Regency concerning the Allocation
of Village Funds (ADD) of Maros Regency.

In View of:

Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Regions-
Level II in Sulawesi (State Gazette of 1959 Number 74,
Supplement to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e11537c5-ad2a-4b26-8ddd-da0ed204f83e","actionData","errors"]