[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e10158f6-312a-4a64-815a-e69b1c2087a9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2018","number","2","year","2018","published_date","2018-06-02","effective_date","2018-06-08","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara","place_of_enactment","Penajam","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pasar-pelayanan-retribusi
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2018/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:	\n \n Bahwa retribusi pelayanan pasar merupakan sumber pendapatan asli daerah yang potensinya perlu dioptimalkan dan pemungutannya perlu diintensifkan guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah; bahwa Perda Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar perlu disesuaikan dengan penyediaan jasa, perkembangan ekonomi, aspek keadilan dan kemampuan Masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. \n Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 7 tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara nomor 3 tahun. \n Beberapa Ketentuan dalam Perda Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 angka 7 dan angka 20 diubah, dan di antara angka 13 dan angka 14 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 13a serta angka 24 dihapus. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2018. \n Peraturan yang diubah: Perda Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar \n 6 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Nomor 3).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Perubahan tersebut meliputi perubahan pada Pasal 1 angka 7 dan angka 20, penyisipan angka 13a di antara angka 13 dan 14, serta penghapusan angka 24 pada Pasal 1. Selain itu, dilakukan perubahan pada Pasal 8 mengenai struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar, serta penghapusan Pasal 27.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat dengan pertimbangan bahwa retribusi pelayanan pasar merupakan sumber pendapatan asli daerah yang perlu dioptimalkan. Selain itu, Peraturan Daerah sebelumnya perlu disesuaikan dengan penyediaan jasa, perkembangan ekonomi, aspek keadilan, dan kemampuan masyarakat.

Ketentuan Substansial:

Perubahan Pasal 1 mencakup definisi istilah-istilah terkait pasar dan retribusi.
Perubahan Pasal 8 menetapkan struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan pasar berdasarkan jenis pasar, kelas, dan jenis tempat (Ruko/Toko, Kios, Los Kering, Los Basah, Pelataran, PKL). Tarif retribusi dibedakan berdasarkan biaya penempatan dan tarif harian/bulanan.
Penghapusan Pasal 27.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PENAJAM PASER UTARA
EAST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PENAJAM PASER UTARA REGENCY
NUMBER 2 OF 2018
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION
NUMBER 3 OF 2013 CONCERNING MARKET SERVICE RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PENAJAM PASER UTARA,

\n\n \n \n

Considering:

that market service retribution is a source of local original income whose potential needs to be optimized and its collection needs to be intensified to finance the implementation of Regional Government and Regional Development;
that Regional Regulation of Penajam Paser Utara Regency Number 3 of 2013 concerning Market Service Retribution needs to be adjusted to the provision of services, economic developments, aspects of justice and community capabilities;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e10158f6-312a-4a64-815a-e69b1c2087a9","actionData","errors"]