[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e0fd56dd-b8db-4eef-9ed4-b7ce71e2c38f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 8 Tahun 2002","number","8","year","2002","published_date","2002-05-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"360deae4-b25d-46fe-82b4-24d9ea5dfdf8","Penyediaan Air Bersih","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukabumi","place_of_enactment","Pelabuhan Ratu","theme","Pengelolaan Air Bawah Tanah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN - AIR - BAWAH - TANAH
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD 2002/ No.2 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Air Bawah Tanah
ABSTRAK:	\n \n bahwa sejalan dengan meningkatnya perkembangan pembangunan di Kabupaten Sukabumi, makinmeoingkat pula kebutuhan masyarakat tehadap pengambilan air bawah tanah; pengelolaan air bawah tanah dimaksudkan untuk memelihara kelestarian sumber daya alam clan lingkungan hidup agar sumber-sumber air bawah tanah keberadaannya tetap dapat mendukung pembanguann yang berkelanjutan; perlu pengaturan PengelolaanAir bawah tanah yang ditetapkan dengan peraturan daerah; \n UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 11 Tahun 1967; UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 34 Tahun 2000; PP No. 22 Tahun 1982; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; Keppres No. 32 Tahun 1990; Keppres No. 64 Tahun 1990; Kepprs No. 44 Tahun 1999; Keppres No. 5 Tahun 2001; Kepmendagri No. 1666 Tahun 1996; Kepmendagri OTDA No. 21 Tahun 2001; Kepmendagri No. 22 Tahun 2001; Kepmendagri No. 23 Tahun 2001; Kep MPE No. 390.K/008/MPE/1995; Kepmen ESDM No. 1451.K/10/MEM/2000; Permen LH No. 17 Tahun 2001; Kep Dirjen GSDM No. 048.K/10/DDJG/1995; Perda Kab. Sukabumi No. 1 Tahun 1998; Perda Kab. Sukabumi No. 34 Tahun 2000; Perda Kab. Sukabumi No. 14 Tahun 2001; \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah Yang Meliputi Ketentuan Umum, Azas Dan Landasan, Peruntukan Pemanfaatan Air, Wewenang Dan Tanggungjawab, Perizinan, Larangan Pemegang Izin, Pengadaan,Pemasangan Dan Pemeliharaan Meter Air, Pencatatan, Pendataan, Penghitungan Dan Penetapan Volume Pengambilan Air Bawah Tanah, Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian, Sanksi, Ketentuan Peralihan; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2002. \n 18 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan air bawah tanah di Kabupaten Sukabumi. Latar belakangnya adalah meningkatnya kebutuhan masyarakat akan air bawah tanah seiring dengan perkembangan pembangunan, serta perlunya memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Tujuannya adalah untuk memastikan keberlanjutan sumber air bawah tanah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Ketentuan substansial meliputi:

Wewenang dan tanggung jawab Bupati dalam memberikan perizinan air bawah tanah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukabumi.
Jenis-jenis izin yang diatur, antara lain izin usaha perusahaan air bawah tanah, izin juru bor, izin eksplorasi air bawah tanah, izin pengeboran air bawah tanah, izin penurapan mata air, dan izin pengambilan air bawah tanah.
Hak dan kewajiban pemegang izin, termasuk kewajiban melaporkan kegiatan, mematuhi ketentuan izin, membayar pajak, memasang meter air, dan melaksanakan konservasi air bawah tanah.
Larangan bagi setiap orang atau badan, seperti merusak meter air, mengambil air sebelum meter air, melakukan pengeboran tanpa izin, dan memindahkan lokasi pengambilan air tanpa persetujuan Bupati.
Kewajiban pengambil air untuk memasang meter air, melaksanakan konservasi, dan menyediakan sumur pantau.

Peraturan ini juga mengatur tentang pencatatan, pendataan, penghitungan, dan penetapan volume pengambilan air bawah tanah, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian oleh Dinas.

","transitional_provisions","1. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku dengan ketentuan:\n a. Izin usaha perusahaan pengeboran, izin pengeboran dan izin eksplorasi air bawah tanah serta izin juru bor berlaku sampai batas waktu perpanjangan izin.\n2. Terhadap titik pengambilan air yang dibuat dan dimanfaatkan sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah ini, Dinas melakukan:\n a. Pengelolaan dan pemutakhiran administrasi perizinan;\n b. Proses perizinan terhadap setiap titik pengambilan air yang memenuhi persyaratan;\n c. Penutupan terhadap setiap titik pengambilan air yang tidak memenuhi persyaratan.","sanctions","1. Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi berupa:\n a. Pencabutan izin;\n b. Penyegelan;\n c. Penutupan sumur atau bangunan penurapan mata air.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

NUMBER 02
2002
SERIES E

REGIONAL REGULATION OF SUKABUMI REGENCY
NUMBER: 8 YEAR 2002
CONCERNING:
GROUNDWATER MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUKABUMI

Considering:

that in line with the increasing development in Sukabumi Regency, the community's need for groundwater extraction is also increasing;
that groundwater management is intended to maintain the sustainability of natural resources and the environment so that groundwater resources can continue to support sustainable development;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to regulate Groundwater Management which is stipulated by regional regulation.

Remembering :

Law Number 14 of 1950 concerning Regional Government of Regencies within West Java (State Gazette dated August 8, 1950);
Law Number 11 of 1967 concerning Basic Provisions of Mining (State Gazette of 1967 Number 22, Supplement to State Gazette Number 2831);
L

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e0fd56dd-b8db-4eef-9ed4-b7ce71e2c38f","actionData","errors"]