[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e0fa7601-7f41-4ba9-8eed-5faf34968a18","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Batang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2013","number","2","year","2013","published_date","2013-02-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Batang","place_of_enactment","Batang","theme","Penanaman Modal di Kabupaten Batang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENANAMAN MODAL
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2013/No. 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanaman Modal di Kabupaten Batang
ABSTRAK:	\n \n bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor\r\npenggerak perekonomian, pembangunan daerah dan\r\npenciptaan lapangan kerja, sehingga perlu mengatur\r\npelayanan penananam modal untuk menjadikan Kabupaten\r\nBatang sebagai daerah yang menarik bagi penanam modal; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang\r\nNomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang\r\nPembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,\r\nPemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah\r\nKabupaten/ Kota, dan untuk memberikan kepastian\r\nhukum, maka perlu mengatur penanaman modal di\r\nKabupaten Batang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan\r\nDaerah tentang Penanaman Modal di Kabupaten Batang; \n Ketentuan pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945 ; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2011; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas dan tujuan, kebijakan penanaman modal, bidang usaha, bentuk badan usaha dan kedudukan penanam modal, kerjasama penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal, penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal, pemberdayaan tenaga kerja daerah, pengembangan UMKM dan koperasi, perizinan, jangka waktu penanaman modal, hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal, lokasi penanaman modal, insentif dan kemudahan penanaman modal, peran masyarakat, pengembangan penanaman modal, sanksi administrasi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2013. \n 29 hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, mendukung kemampuan daerah bersaing di tingkat regional, nasional, dan internasional, meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan daya saing dunia usaha daerah, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, meningkatkan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil, serta meningkatkan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan penanaman modal meliputi kerjasama penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal (PTSP), pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal (SPIPISE), penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal, pemberdayaan tenaga kerja daerah, serta pembinaan dan pengembangan UMKM dan koperasi.

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah, serta ketepatan waktu, kemudahan, dan keterjangkauan.

Semua jenis bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali yang dinyatakan tertutup atau terbuka dengan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. Penanam modal wajib memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan mengutamakan tenaga kerja daerah dan meningkatkan kompetensinya. Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan daerah.

","transitional_provisions","1. Perizinan dan non perizinan yang telah diperoleh dari pemerintah daerah sebelum berlakunya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan dan non perizinan tersebut dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini\n2. Permohonan perizinan dan non perizinan yang masih dalam proses penyelesaian disesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini.\n3. Pendelegasian kewenangan pemberian pelayanan penanam modal selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Penanam Modal yang tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dikenakan sanksi administrasi berupa : peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BATANG REGENCY
NUMBER 2 OF 2013
CONCERNING
INVESTMENT IN BATANG REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BATANG,

\n\n \n \n

Considering:

that investment is one of the driving factors of the
economy, regional development and job creation, so it is
necessary to regulate investment services to make Batang
Regency an attractive area for investors;
that in order to implement the provisions of Law
Number 25 of 2007 concerning investment and Government
Regulation Number 38 of 2007 concerning the Distribution
of Government Affairs Between the Government, the Provincial
Regional Government, and the Regency/City Regional
Government, and to provide legal certainty, it is necessary
to regulate investment in Batang Regency;
that based on the considerations as referred to in letter
a and letter b, it is necessary to form a Regional Regulation
concerning Investment in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e0fa7601-7f41-4ba9-8eed-5faf34968a18","actionData","errors"]