[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e0f85e6e-ce41-45fb-b874-93f0872f2c52","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jeneponto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jeneponto No. 6 Tahun 2007","number","6","year","2007","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jeneponto","place_of_enactment","Bontosunggu","theme","Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa\r\n
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 26\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa,\r\nperlu menetapkan Pedoman Penyusunan Organisasi dan\r\nTata Kerja Pemerintahan Desa. \n 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan \r\n3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang \r\n4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah \r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa \r\n 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah \r\n 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota\r\n \n PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 9 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa di Kabupaten Jeneponto. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman yang jelas dalam penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa.

Ketentuan substansial meliputi susunan organisasi pemerintahan desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang meliputi Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan, pelaksana teknis lapangan (pamong tani dan unsur keamanan), serta Kepala Dusun sebagai unsur kewilayahan. Peraturan ini juga mengatur tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa, termasuk kewajiban untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta wewenang untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengajukan Rancangan Peraturan Desa, dan membina kehidupan masyarakat desa.

Selain itu, diatur pula larangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, seperti menjadi pengurus partai politik, merangkap jabatan, terlibat dalam kampanye pemilihan umum, melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta menyalahgunakan wewenang. Perangkat Desa juga diwajibkan bersikap netral dan tidak memihak dalam menjalankan tugasnya.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Kepala Desa dan Perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 10, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF JENEPONΤΟ REGENCY
REGIONAL REGULATION OF JEΝΕΡΟΝΤΟ REGENCY
NUMBER
YEAR 2007
TENTANG
GUIDELINES FOR THE PREPARATION OF ORGANIZATION AND
WORK PROCEDURE OF VILLAGE GOVERNMENT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REGENT OF JENEPONTO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Menimbang :	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; \n bahwa untuk berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. \n \n
Mengingat :	\n \n Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); \n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e0f85e6e-ce41-45fb-b874-93f0872f2c52","actionData","errors"]